Wakil Ketua DPRD DKI Sering Temui Rancangan Anggaran Ganjil

“Nanti ada yang namanya pembahasan (rancangan) APBD, pedomannya adalah KUA-PPAS yang ditandatangani bersama. Nanti disisir-sisir lagi,” ucap Taufik.

Kemudian dia yakin, DPRD bisa selesai membahas RAPBD 2019 sesuai dengan batas waktu pembahasan APBD DKI 2020 pada 30 November 2019. Anggaran seperti lem maupun pulpen yang muncul ke publik, kata Taufik, pasti sempat dibahas.

“Sempat, keburu, ini sisir satu satu,” kata dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Basedan, menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat ‘warisan’.

Pasalnya pada tahap awal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya akan menganggarkan terlebih dahulu sebuah kegiatan secara garis besar dan jumlah dana yang dibutuhkan.

“Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung,” ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Anies menuturkan saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

“Terlalu detil di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi,” ucap Anies.

Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan. Sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.