Mahasiswa di Bekasi Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Editor: Koko Triarko
BEKASI – Puluhan mahasiswa di Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi damai, mengkritisi isu di empat sektor, meliputi pendidikan, kesehatan, agraria dan pencemaran lingkungan.
Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Front Mahasiswa Bekasi tersebut, menggelar teaterikal di depan pintun masuk utama DPRD Kota Bekasi, menggambarkan kesusahan masyarakat dengan membuka baju.
“Kami menolak rencana kenaikan iuran BPJS, dan negara harus menyediakan pendidikan gratis tanpa syarat,” ungkap Riky Sandi, koordinator aksi mahasiswa dari front Mahasiswa Bekasi, Senin (28/10/2019).
Dikatakan, bahwa sistem pelayanan kesehatan bagi pengguna jaminan kesehatan di rumah sakit masih berbelit, diskriminatif, dan menyusahkan dengan berbagai alasan. Tapi di pihak lain, iuran akan dinaikkan seratus persen.
“Dalam UU 1945 pasal 28 H, ayat 1, disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera dan berhak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Mereka juga menyoroti soal kriminalisasi dalam gerakan, baik oleh pelajar dan mahasiswa. Seharusnya pendidikan dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan demokratis.
Aksi tersebut membawa spanduk meminta pendidikan gratis dan perbaikan sistem agraria di Kota Bekasi dan Indonesia. Sehingga tidak lagi ada penggusuran tanpa memikirkan sisi kemanusiaan.
Riky, mahasiwa Unisma Kota Bekasi tersebut, menegaskan bahwa aksi tersebut juga sebagai bentuk refleksi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91. Sehingga tidak ada tuntutan bertemu dengan siapa pun, kecuali menyampaikan pesan.
Tidak ada pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aksi hanya berlangsung singkat di depan pintu masuk utama DPRD Kota Bekasi di jalan Chairil Anwar. Pukul 16.00 WIB, puluhan mahasiwa membubarkan diri dan melanjutkan aksi di depan kampus Unisma.
“Kita juga menyorot soal pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Bekasi begitu masif, dan belum ada upaya penanganan serius,” ungkap Riky, menyebut aksi tersebut sebagai mimbar bebas.
Menurutnya, banyak pencemaran lingkungan di Bekasi disebabkan oleh limbah pabrik, dan hingga sekarang belum ada penyelesaian. Pemerintah hanya melakukan tindakan, jika sudah viral. (M. Amin)