Di Indonesia, Pasar Perbankan Syariah Belum Tergarap Maksimal

JAKARTA — Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun pasar perbankan syariah justru masih rendah.

Bahkan pasar perbankan syariah hanya 5,7 persen dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Data juga memperlihatkan dari segi aset, ekonomi syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Bahkan dibanding Australia yang masyarakat muslimnya sangat sedikit, Indonesia masih tertinggal.

Bahkan negara yang selama ini menjadi kiblat industri syariah dunia masih ditempati Inggris yang notabene penduduk muslimnya juga lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

Dengan demikian, pasar untuk pengembangan produk-produk syariah termasuk dalam perbankan belum tergarap dengan baik. Banyak bank syariah terutama bank BUMN yang masih “menempel” sebagai unit usaha bukan sebagai badan usaha.

Direktur Keuangan & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan rencana pemisahan (spin off) unit usaha Bank BTN Syariah juga sudah masuk ke dalam agenda perusahaan di tahun depan dengan tujuan agar lebih optimal dalam menggarap pasar di Indonesia.

Menurut Nixon, potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar serta belum tergarap dengan baik. Diharapkan dengan adanya pemisahan tersebut membuat Bank BTN Syariah dapat lebih fokus dalam menggarap pasar terutama pasar KPR syariah.

Namun untuk melakukan pemisahan ini ternyata tidak sesederhana seperti yang dibayangkan.

Rangkaian prosedur harus dilewati seperti dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya berkaitan dengan aspek permodalan jangan sampai setelah dipisah bank itu collapse (ambruk).

Dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) 8 sampai dengan 10 persen sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) berarti PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai induk harus memberikan suntikan dana sebagai modal awal BTN Syariah nantinya.

Nixon memperkirakan untuk memenuhi rasio kecukupan modal Bank BTN Syariah dengan mempertimbangkan CAR minimum maka setidaknya membutuhkan dana segar Rp4,5 sampai Rp5 triliun.

Namun persoalannya, kalau Bank BTN sebagai induk disuruh menyuntikan dana sebesar itu tentunya bakal memberatkan bisnisnya ke depan. Apalagi pemerintah bakal melibatkan bank ini sebagai penyalur program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Agar rencana spin off Bank BTN Syariah ini tidak terlalu memberatkan, direksi Bank BTN sampai masih mempertimbangkan sejumlah opsi. Salah satunya menyatukan seluruh unit syariah di bank-bank BUMN menjadi perusahaan baru.

Sedangkan opsi lain yang juga tengah dipertimbangkan menyerahkan Bank BTN Syariah ini kepada perbankan/lembaga keuangan syariah yang sudah ada melalui mekanisme akuisisi.

Regulasi

Kepala Ekonom BTN Winang Budoyo…