BI: Inflasi di Bali Januari-September Terkendali
Editor: Koko Triarko
DENPASAR – Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, beserta seluruh unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah, berhasil mengendalikan inflasi Bali, sehingga mencapai level yang rendah dan terkendali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan, pada September 2019 Provinsi Bali mengalami penurunan harga (deflasi) sebesar -0,58 persen (mtm), membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (mtm).
Menurutnya, pencapaian deflasi Bali pada September ini tercatat lebih dalam dibandingkan dengan deflasi Nasional yang tercatat sebesar 0,27 persen (mtm). Sementara itu secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 2,54 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 3,39 persen (yoy).
“Dengan demikian, inflasi Bali pada September 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5 perssen ± 1 persen (yoy),” ujar Trisno Nugroho, saat ditemui di Denpasar Selasa, (1/10/2019) sore.
Mantan Kepala BI Provinsi DKI ini menambahkan, deflasi terjadi di dua kota sampel inflasi, yaitu Kota Denpasar yang tercatat deflasi sebesar 0,52 persen (mtm) dan Kota Singaraja tercatat deflasi sebesar 0,87 persen (mtm).
Di Kota Denpasar, deflasi bersumber dari penurunan harga pada kelompok bahan makanan sebesar -2,49 persen; kelompok sandang sebesar -1,77 persen; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen. Sementara deflasi di Singaraja bersumber dari penurunan harga pada kelompok bahan makanan yang cukup dalam, yaitu sebesar -3,28 persen.
Deflasi yang terjadi di dua kota acuan inflasi Provinsi Bali, mengikuti pola tahunannya, meskipun deflasi bulan ini lebih dalam dibandingkan dengan deflasi September pada tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, ke depan pencapaian ini perlu diwaspadai seiring dengan adanya sejumlah risiko, yaitu pertama, masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali.
Kemudian faktor ke dua, karena musim hujan yang masih akan meningkatkan harga seiring dengan menurunnya pasokan komoditas yang tidak memerlukan air, seperti bawang, cabai dan sebagainya.
“Dan yang terakhir, yaitu meningkatnya permintaan seiring dengan datangnya peak season pariwisata di bulan Desember,” jelasnya lagi.
Bank Indonesia Provinsi Bali bersama OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, akan berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, penggalian informasi dengan instansi terkait, serta melalui forum koordinasi TPID dalam mengambil langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi.
“TPID meletakkan fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi pada akhir tahun, antara lain komoditas pada sektor pertanian yaitu bawang merah, sawi hijau, cabai rawit, cabai merah, dan beras. Selain itu, pada sektor peternakan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, pada sektor perdagangan, antara lain komoditas rokok dan bahan bakar rumah tangga,” tandasnya.