Penggunaan Anggaran KS-NIK Bekasi, Harus Diaudit

Dia menyebutkan, saat ini banyak masyarakat mengadu soal kesulitan yang dirasakan dalam pelayanan kartu sehat.

Soal lainnya belum turunnya insentif bagi RT/RW di Kota Bekasi sejak beberapa bulan terakhir, begitu pun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) gajinya sering terlambat.

TKK sendiri jelasnya, terjadi loncatan anggaran signifikan mencapai Rp900 miliar. PAN akan mempertanyakan dalam pembahasan APBD 2020 nanti, apakah anggaran tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan.

“Rumus tidak ada defisit dalam anggaran karena semua sudah direncanakan kecuali Kota Bekasi terjadi gempa maka harus ada penggeseran anggaran yang urgen. Tapi di kota Bekasi normal saja, pertanyaannya kenapa terjadi defisit atau istilahnya turbulensi dan lainnya itu,” ungkap dia.

Menurutnya, evaluasi dan kritik dimaksudkan karena ada keluhan seperti insentif RT/RW, TKK dan lainnya yang belum keluar. Sehingga memgundang pertanyaan apakah anggaran disubsidi ke tempat lain.