Kembali ke Jakarta, Bekasi Kembali ke Kulturnya

BEKASI – Wacana Kota Bekasi bergabung ke Jakarta terus mendapat dukungan sejumlah elemen yang ada di Kota Bekasi.

Budayawan Betawi sekaligus Ketua Bidang Politik Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Jakarta, Usni Hasanuddin, menyatakan, penggabungan tersebut harus menjadi agenda besar Kota Bekasi. “Secara budaya, Bekasi sangat diuntungkan karena memiliki kesamaan. Ini bukan masuk tetapi Bekasi kembali ke kulturnya,” ungkap Usni Hasanuddin, saat menghadiri pelantikan kepengurusan Badan  Kekeluargaan Masyarakat Kota Bekasi (BKMKB), di Hutan Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (1/9/2019).

Wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta, disebutnya, sudah masuk dalam tahap perumusan. Utamanya, untuk beberapa alternatif mengenai perubahan Undang-Undang (UU) Jakarta. Konsekuensinya, UU yang akan diubah, ada pemekaran daerah yang sebelumnya ada lima Kota Madya satu Kabupaten, akan ada tambahan wilayah.

“Tambahan wilayah dalam perubahan UU DKI Jakarta, bisa memasukkan wilayah Tangerang, Depok atau Kota Bekasi untuk bergabung. UU itu sendiri saat ini sedang dipersiapkan jika ada keinginan kuat Kota Bekasi kembali masuk wilayah Jakarta maka itu bisa terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, Kota Bekasi, secara budaya memiliki kesamaan dengan Jakarta. Karawang dan Bekasi, itu simbol dari sebuah perlawanan budaya yang kemudian menjadi sejarah. Dan saat ini menjadi ikon Kota Bekasi.

Bamus Betawi Jakarta, dalam waktu dekat akan mengumpulkan lembaga adat, untuk urun rembug membahas wacana penggabungan tersebut. “Kita akan membahas wacana penggabungan Bekasi, sekaligus membahas soal pemindahan Ibu Kota yang juga menjadi trend di Indoneisa,” tandasnya.

Dosen Unisma yang juga sejarawan Bekasi, Andi Sopandi, menambahkan, wacana Bekasi kembali ke Jakarta adalah titik kombinasi dari berbagai wilayah. Hal itu, juga merubah bentuk sejumlah wilayah, mulai dari perpindahan Ibu Kota Negara, Ibu Kota Jawa Barat dalam hal ini Bandung, dipindah ke daerah Walini di wilayah Kabupaten Bandung Barat. “Lalu muncul mewacanakan membuat provinsi Bogor Raya, membuat satu hal mencekam. Karena tidak ada akar sejarah yang kuat untuk membuat Provinsi Bogor Raya,” tukasnya.

Menurutnya, akar sejarah sebelum ada DKI Jakarta, di Jawa Barat sebelumnya sudah berdiri lima keresidenan yaitu, Keresidenan Parahyangan, Cirebon, Bogor, kemudian Keresidenan Jakarta dan Banten. “Bekasi pada era kerisidenan sudah masuk kerisidenan Jakarta. Jadi sejak dulu, Bekasi satu dengan Jakarta. Jika-pun terjadi penggabungan Bekasi ke Jakarta, artinya bukan pindah tetapi kembali. Karena dilihat dari kultur, Bekasi ini sangat kental, dengan budaya Betawai walaupun Betawi pinggiran atau Betawi Ora-nya,” paparnya.

Namun demikian, mendesak atau tidaknya penggabungan, hal itu tergantung kondisi dan keinginan. Dan, pernyataan dari Wali Kota Bekasi ataupun Wali Kota Bogor tentang Provinsi Bogorraya, dinilainya banyak nuansa politiknya. Kekhawatirannya adalah, akar budaya dan sejarah sosial yang ada. Spekulasi nama mulai muncul, jika Bekasi kembali ke Jakarta seperti dari Jakarta misalkan sudah mengusulkan nama Jayakarata, atau Jakarta Tenggara.

Jika sampai terjadi, hal tersebut akan menyulitkan generasi muda untuk menumbuhkan identitas dan karakteristik daerahnya.  “Harus ada FGD, bukan kajian yang dibuat dari Pemda semata soal kembalinya Bekasi ke Jakarta. karena selama ini sangat kental Nuansa politis. Meskipun gaungnya untuk percepatan pembangunan memang sangat bagus, tapi bagaimana sejauh mendesaknya. Jika sampai terjadi penggabungan tentu harus ada komitmen,” tandasnya.

Salah satu yang harus dibahas adalah, mempertahankan aspek historis Bekasi. Sebagai wacana, penggabungan Bekasi ke DKI Jakarta sudah mendapat respon dari DKI Jakarta. Sudah ada enam orang yang menjadi tim penggabungan Jakarta dan Bekasi.

Menanggapi wacana penggabungan tersebut, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menegaskan, wacana tersebut bukan dilontarkan olehnya. Melainkan dari DKI Jakarta, karena antara DKI dan Bekasi memiliki kesamaan yang sangat identik dan tak terpisahkan.

Sedangkan, menanggapi ketakutan sejumlah pihak, jika Kota Bekasi bergabung ke DKI Jakarta maka anggota DPRD atau kepala daerahnya tidak dipilih secara langsung. Hal itu disebutnya, win-win solusi. Implisitnya, Rahmat mengusulkan, penggabungan dimaksudnya hanya secara administrasi, yaitu Bekasi menginduk ke DKI Jakarta.

“Tidak ada kekecewan dan Pemerintah Provinsi Bandung, tapi kesetujuan saya bergabung dengan DKI Jakarta untuk percepatan pembangunan Bekasi. Ada wacana Provinsi Bogor Raya yang digagas Wali Kota Bogor, Bekasi ke Bogor dari sisi budaya tidak ketemu,” jelasnya.

Rahmat menegaskan, jika penggabungan dilakukan maka harus ada solusi. Bekasi butuh infrastruktur dan lainnya. “Sementara DKI Jakarta kepentinganya apa di Bekasi? Tentu saling bersinergi. Toh walaupun terjadi, Bekasi masih NKRI bukan membuat negara sendiri,” pungkasnya.