Hari Tani, Mahasiswa dan Petani Kepung DPRD Banyuwangi

BANYUWANGI – Ratusan aktivis mahasiswa dan petani memperingati Hari Tani Nasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka mendesak agar eksekutif dan legislatif segera menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Bumi Blambangan.

“Di Hari Tani Nasional ini, masih banyak persoalan agraria yang belum terselesaikan, sehingga petani tidak mendapatkan hak-haknya,” kata Presiden BEM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, di sela-sela aksinya, Selasa (24/9/2019).

Mereka membawa 10 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dan petani kepada pemerintah daerah. Salah satunya ialah, pihaknya mendesak pemkab membentuk gugus tugas untuk penyelesaian konflik agraria.

“Kita meminta agar dibentuk gugus tugas, sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Karena banyak lahan yang semestinya digarap petani, diambil alih oleh perhutani dan perusahaan swasta,” katanya.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar ada nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRD bersama rakyat untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terbengkalai.

“Kami ingin ada nota kesepakatan antara Bupati, DPRD dan rakyat untuk fokus menyelesaikan sengketa agraria. Mahasiswa dan petani dilibatkan dalam Gugus Tugas sebagaimana amanat Perpres 86,” tegas Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.

Sementara itu, Achmad Badri, salah satu perwakilan petani mendesak Bupati dan DPRD melepaskan ribuan hektare lahan yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Licin. Dia menuding PT Perkebunan Bumisari dan Perhutani telah merampas lahan yang dibuka oleh leluhur masyarakat setempat.

“Rakyat tidak boleh menggarap lahan di sana. Padahal itu nenek moyang kita yang membuka lahan pada Tahun 1929. Ada sekitar 4 ribu bahu luasnya. Untuk itu kita minta Bupati dan DPR melepas lahan tersebut untuk rakyat,” ujarnya.

Menurut Badri, pemerintah daerah sebenarnya sudah melepas 305 hektare lahan untuk diberikan ke masyarakat Desa Pakel. Namun pihaknya menuntut agar seluruh lahan tersebut diberikan kepada rakyat. “Kita minta sisanya juga diberikan kepada rakyat,” pungkasnya.

Aksi mahasiswa dan petani tersebut sempat memanas lantaran mereka tidak bisa masuk ke gedung DPRD. Aksi saling dorong pagar antara demonstran dan aparat kepolisian tidak terhindarkan.

“Kami hanya ingin masuk ke gedung wakil rakyat kami. Jangan halangi kami. Kami tidak anarkis. Pak polisi ini tugasnya mengayomi dan menjaga keamanan. Jadi biarkan kami masuk,” teriak salah satu orator.

Situasi semakin tidak terkendali, ketika demonstran hampir merangsek menembus pagar. Satu unit water canon akhirnya disiagakan di depan pagar untuk mencegah terjadinya kericuhan.

Bahkan, Kapolres Banyuwangi, AKBP Taufik HZ, harus turun tangan untuk mengendalikan massa. “Saya menghargai rekan-rekan semua. Kami dari kepolisian, kita ingin menjaga Banyuwangi kondusif,” katanya.

Taufik mengaku sudah berkoordinasi dengan sekretariat dewan terkait tuntutan pengunjuk rasa. Sayangnya, pimpinan DPRD saat ini tidak berada di tempat.

“Ketua DPRD, mertuanya meninggal. Sementara 3 Wakil Ketua DPRD  berada di luar kota. Tapi ada beberapa anggota dewan yang siap menerima rekan-rekan,” ujarnya.

Taufik mempersilakan perwakilan mahasiswa dan petani masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Namun massa mendesak agar seluruh demonstran diperkenankan masuk ke gedung wakil rakyat.

“Kita berapa? Satu, rakyat. Jadi kita semua harus masuk,” teriak salah satu demonstran.