Hari Tani, Mahasiswa dan Petani Kepung DPRD Banyuwangi

BANYUWANGI – Ratusan aktivis mahasiswa dan petani memperingati Hari Tani Nasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka mendesak agar eksekutif dan legislatif segera menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Bumi Blambangan.

“Di Hari Tani Nasional ini, masih banyak persoalan agraria yang belum terselesaikan, sehingga petani tidak mendapatkan hak-haknya,” kata Presiden BEM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, di sela-sela aksinya, Selasa (24/9/2019).

Mereka membawa 10 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dan petani kepada pemerintah daerah. Salah satunya ialah, pihaknya mendesak pemkab membentuk gugus tugas untuk penyelesaian konflik agraria.

“Kita meminta agar dibentuk gugus tugas, sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Karena banyak lahan yang semestinya digarap petani, diambil alih oleh perhutani dan perusahaan swasta,” katanya.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar ada nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRD bersama rakyat untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terbengkalai.

“Kami ingin ada nota kesepakatan antara Bupati, DPRD dan rakyat untuk fokus menyelesaikan sengketa agraria. Mahasiswa dan petani dilibatkan dalam Gugus Tugas sebagaimana amanat Perpres 86,” tegas Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.

Sementara itu, Achmad Badri, salah satu perwakilan petani mendesak Bupati dan DPRD melepaskan ribuan hektare lahan yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Licin. Dia menuding PT Perkebunan Bumisari dan Perhutani telah merampas lahan yang dibuka oleh leluhur masyarakat setempat.