Banyak Bantuan Tak Tepat  Sasaran, Purbalingga Validasi DTKS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga, Ir Suprih Handayani, mengatakan, konsep yang dipakai BPS adalah, kemiskinan makro. Yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran),” ungkapnya.

Dari data BPS, kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari 2017 ke 2018 turun cukup signifikan. Dari 18.80 persen atau 171.900 jiwa, menjadi 15.62 persen atau 144.160 jiwa. Angka penurunannya mencapai 3.18 persen.