Sumur Bor Dalam Dinilai Paling Tepat Atasi Kekeringan di Gunung Kidul

YOGYAKARTA – Persoalan kekeringan selalu menjadi momok paling menakutkan bagi sebagian besar warga di Kabupaten Gunung Kidul. Minimnya ketersediaan air bersih sebagai sumber daya utama penyokong kehidupan sehari-hari, menjadi masalah laten yang sulit dipecahkan, dan harus dihadapi secara berulang setiap tahun, khususnya saat musim kemarau tiba. 

Faktor geografis dinilai menjadi penyebab utama persoalan kekeringan di bumi Handayani yang memiliki luas 1.485,36 kilometer persegi ini. Bentang alam berupa kawasan karst, atau perbukitan kapur dengan tingkat porositas yang tinggi, mengakibatkan air tidak bisa tertahan di permukaan. Hal inilah yang mengakibatkan kabupaten berpenduduk sekitar 729.364 jiwa ini sering dianggap sebagai daerah minus, sehingga banyak warganya memilih merantau ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Memasuki puncak musim kemarau pertengahan Agustus 2019 ini, BPBD DIY mencatat, ada 14 dari total 18 kecamatan di Gunung Kidul mengalami kesulitan air bersih. Yakni, kecamatan Girisubo, Paliyan, Purwosari, Rongkop, Tepus, Ponjong, Semin, Patuk, Semanu, Panggang, Gedangsari, Tanjungsari, Nglipar dan Ngawen.

Jumlah itu meliputi 78 desa dan 421 dusun. Wilayah terdampak kekeringan di Gunung Kidul ini menjadi yang terparah dibandingkan 4 kabupaten/kota lainnya yang ada di DIY.

Sejak awal musim kemarau Mei lalu, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sebenarnya sudah menetapkan status darurat bencana kekeringan. Hal itu berdasarkan Keputusan Bupati No:153/KPTS/2019,  tertanggal 9 Mei 2019, tentang Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan. Status ini ditetapkan hingga 31 Oktober 2019.

Berdasarkan keputusan itulah, pemerintahan melalui instansi terkait melakukan upaya penanggulangan kekeringan dengan memaksimalkan bantuan dropping air bersih. Hingga 22 Juli, BPBD Gunung Kidul mencatat sudah ada sekitar 1.460 tangki air disalurkan ke berbagai wilayah, termasuk bantuan donatur dan juga swasta sebanyak 180 tangki.

Meski begitu, salah seorang warga terdampak kekeringan, Rubiman (40), warga dusun Purworejo, desa Jurang Jero, kecamatan Ngawen, menyebut bantuan dropping air bersih tidak bisa selalu diandalkan warga, dan bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul.

Pada puncak musim kemarau tahun lalu, ia mengaku harus bolak-balik mengangkut air yang berjarak sekitar 1 kilometer  dari rumahnya setiap hari. Hal itu karena sumur-sumur dangkal milik warga telah lama mengering, sementara PAM Dusun yang memanfaatkan sumur bor dalam, sudah lama rusak dan tidak berfungsi.

Tidak adanya bantuan dropping air bersih membuatnya harus mengambil air di sebuah sumber mata air yang berlokasi di lain desa. Memakai jerigen yang dimasukkan dalam keronjot (bronjong), sekali angkut Rubiman mengaku hanya mampu membawa air sebanyak 2-3 jerigen dengan mengendarai sepeda motor.

Biasanya, dalam sehari ia harus mengangkut air hingga 3 kali. Sehingga dalam sehari, ia bisa mengumpulkan 12 jerigen. Air itu harus ia kumpulkan untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari keluarganya yang berjumlah 7 orang, yang terdiri dari seorang istri, 3 orang anak serta 2 orang tuanya yang telah jompo.

“Kalau menunggu bantuan dropping air bersih jelas tidak akan sempat. Sementara jika harus membeli, harganya cukup mahal. Satu tangki berisi sekitar 5.000 liter, bisa mencapai Rp150-200.000,” katanya.

Kecamatan Ngawen tempat tinggal Rubiman, merupakan salah satu daerah yang langganan mengalami persoalan kekeringan setiap tahunnya. Setidaknya terdapat 3 desa, di wilayah kecamatan Ngawen yang selalu mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau, yakni desa Jurang Jero, Watu Sigar, dan Sambirejo.

Dari 8 dusun di desa Jurang Jero, saat ini sebenarnya hanya tinggal satu dusun saja yang masih harus rutin mendapatkan bantuan dropping air bersih. Sementara, 7 dusun lainnya terbilang mulai mampu mengatasi persoalan kekeringan, karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah maupun warganya. Salah satu upaya itu adalah pemanfaatan potensi air tanah melalui pembuatan sumur-sumur bor dalam.

Sekretaris Desa Jurang Jero, Aris Wijayadi, mengakui sumur dalam sebagai solusi jangka panjang paling efektif untuk mengatasi persoalan kekeringan di desanya. Hal itu karena tidak adanya sumber-sumber mata air yang debitnya cukup besar untuk dimanfaatkan seluruh warga desa.

“Di Jurang Jero ini sebenarnya ada 4 sumber mata air. Tapi debitnya kecil, saat musim kemarau airnya selalu menyusut. Jadi, hanya bisa dimanfaatkan untuk lingkup dusun saja. Sedangkan sumur-sumur dangkal yang banyak dibuat warga, juga selalu mengering saat musim kemarau. Sehingga memang sumur bor dalam yang paling efektif,” katanya.

Pembuatan sumur bor dalam di desa Jurang Jero, sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Selain memanfaatkan program pemerintah, sumur bor dalam ini juga kerap dibuat oleh masyarakat secara swadaya.

Sekelompok kecil warga yang ada di lingkup RT biasanya akan patungan mengumpulkan uang, guna membiayai pembuatan sumur bor dalam tersebut untuk digunakan bersama-sama.

Sayangnya, mahalnya biaya pembuatan sumur bor dalam yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah ini menjadi kendala. Akibatnya, sejumlah sumur bor dalam yang dibuat hanya berkapasitas kecil, dan hanya cukup dimanfaatkan untuk beberapa kepala keluarga saja.

Sebagai gambaran, biaya yang harus dikeluarkan warga untuk membangun sumur bor dalam dengan lubang pipa berukuran 1 inch dengan kedalaman 76 meter, mencapai Rp30 juta. Sedangkan pemanfaatan sumbur bor dalam kapasitas ini hanya bisa digunakan untuk sekitar 60 kepala keluarga.

Mengatasi keterbatasan kemampuan pendanaan tersebut, pada 2018 desa Jurang Jero telah mendapatkan bantuan pembuatan sumur bor dalam dari Badan Geologi Kementerian ESDM, yang memanfaatkan dana APBN. Sumur bor dalam dengan ukuran pipa 4 inch dan kedalaman lebih dari 150 meter ini dibangun di wilayah dusun Purworejo.

Sesuai tugas dan fungsinya di bidang air tanah, Badan Geologi, Kementerian ESDM, selama ini tak henti melakukan upaya penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air di seluruh wilayah Indonesia. Sampai pada 2018, Badan Geologi, Kementerian ESDM telah berhasil membangun 2.288 unit sumur bor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kapasitas debit air bersih mencapai sekitar 144,4 juta meter kubik per tahun, yang dapat melayani kurang lebih 6,6 juta jiwa.

Khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul, sepanjang 2018, Badan Geologi Kementerian ESDM telah berhasil membangun 11 unit sumur bor, tersebar di 6 kecamatan dan 11 desa. Total kapasitas produksi air bersih di Kabupaten Gunung Kidul ini mencapai 479,3 ribu meter kubik per tahun, dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 21.888 jiwa penduduk.

Di dusun Purworejo, Jurang Jero, Ngawen, sumur bor dalam dibuat untuk mengantikan sumur bor milik PAM Dusun sebelumnya yang telah rusak.

Sekretaris Desa Jurang Jero, Aris Wijayadi, menyebut, adanya bantuan sumur bor dalam dari Badan Geologi Kementerian ESDM ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih setidaknya di 1 dusun dengan 3 wilayah RT atau sekitar 100 KK atau kurang lebih sekitar 350 jiwa.

Memanfaatkan teknologi terbaru berupa panel tenaga surya, sumur bor buatan Badan Geologi Kementerian ESDM ini dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan sumur bor yang dibuat pemerintah daerah dan dikelola PAM Dusun sebelumnya. Selain lebih irit dari sisi biaya operasional, sumur bor dalam ini juga memiliki tingkat kejernihan air yang lebih baik.

“Sumur bor dalam yang baru dibangun ini, airnya sangat jernih. Tidak terdapat kerak sama sekali. Beda dengan ari dari sumur-sumur dangkal milik warga, bahkan sumur dalam yang telah rusak sebelumnya. Sehingga lebih sehat dan tidak akan menimbulkan penyakit batu ginjal seperti yang biasa dialami warga Gunung Kidul, karena terlalu banyak mengkonsumsi air yang mengandung zat kapur,” ujar Rubiman.

Rubiman mengaku mendapat banyak manfaat sejak sumur bor dalam Badan Geologi Kementerian ESDM tersebut dibangun di desanya. Hingga puncak musim kemarau tahun ini, ia mengaku tak perlu lagi mengangkut air hingga sejauh 1 kilometer untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari keluarganya, sebagaimana harus ia lakukan pada puncak musim kemarau tahun sebelumnya.

Dengan pengelolaan yang kini dipegang PAM Dusun, ia mengaku hanya perlu membayar biaya iuran sebesar Rp2.000 per meter kubik, untuk bisa memanfaatkan air dari sumur bor dalam tersebut.

Tarif itu dinilai jauh lebih murah jika dibandingkan membeli air sebesar Rp150-200.000 per tangki atau sekitar 5.000 liter. Pasalnya dalam sebulan, kini ia mengaku hanya perlu mengeluarkan uang sekitar Rp50.000 untuk kebutuhan konsumsi air bersih.

Salah satu tantangan mengatasi persoalan kekeringan di kabupaten Gunung Kidul dengan memanfaatkan air tanah ini, adalah tidak semua titik wilayah bisa dibor untuk keperluan pembuatan sumur bor dalam. Sebagai contoh adalah wilayah dusun Kaliwuluh, desa Jurang Jero, yang berada tepat di kawasan lereng perbukitan. Meski sumur bor dalam pernah dibangun di dusun ini, namun nyatanya air yang keluar tidak maksimal, cenderung kecil, bahkan akhirnya terhenti.

“Karena sumur bor dalam yang dibangun gagal, sampai saat ini dusun Karangwuluh menjadi satu-satunya dusun di desa Jurang Jero yang masih kesulitan air. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap musim kemarau, sekitar 500 warga harus mengandalkan dropping air,” ujar Sekretaris Desa Jurang Jero, Aris Wijayadi.

Kendala lain adalah belum maksimalnya pengelolaan PAM Dusun, khususnya terkait distribusi air sumur bor dalam yang telah dibangun. Meski potensi sumber air sumur bor dalam tersebut diperkirakan mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih seluruh warga desa, namun nyatanya hingga kini hal tersebut belum bisa terwujud.

Persoalan itu lebih karena faktor teknis seperti ketidakmampuan pompa menyalurkan air ke dalam bak tampungan yang terletak di atas bukit. Hingga persoalan lemahnya sumber tenaga listrik pompa air saat malam hari, karena menggunakan tenaga surya.

Jika sejumlah persoalan teknis ini bisa diatasi, bukan tidak mungkin keberadaan sumur-sumur bor dalam bantuan Badan Geologi Kementerian ESDM ini bisa menjadi solusi penyediaan air bersih bagi seluruh warga di desa Jurang Jero, bahkan juga di kabupaten Gunung Kidul.