Kabupaten dan Kota di Sulut Diajak Alokasikan Anggaran Pengendalian Penanggulangan Karhutla
MANADO – Pemerintah kabupaten dan kota di Sulasesi Utara, diajak untuk mengalokasikan anggaran pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Pemprov Sulut berkomitmen melaksanakan arahan Presiden Jokowi, dengan menganggarkan dana operasional pengendalian dan penanggulangan karhutla di dalam APBD-Perubahan,” sebut Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, pada Rapat Koordinasi Daerah Pengendalian Karhutla di Manado.
Apabila dianggarkan dalam APBD-Perubahan di masing-masing daerah, Gubernur optimistis, dapat mengoptimalkan penanganan dan pengendalian karhutla di daerahnya. “Kalau Pemprov dapat menganggarkan Rp5 miliar dan setiap kabupaten dan kota bisa Rp1 miliar, tentunya semua ini dapat berjalan lancar. Kalau tidak ada kejadian dana ini tidak akan terpakai,” katanya.
Gubernur Olly menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi, mengenai pengendalian dan penanggulangan karhutla. Upayanya diprioritas pencegahan, tanggap apabila menemukan titik api kecil dan tidak meremehkan adanya titik panas. Jika ditemukan hotpsot, sesegera mungkin dilakukan pemadaman api dan penegakan hukum bagi pelaku. “Lebih baik mengantisipasi. Jangan sampai terjadi kebakaran baru bergerak,” ujarnya.
TNI dan Polri disebutnya, sudah diminta langsung Presiden untuk menangani setiap kejadian. Namun, kegiatannya membutuhkan dana operasional. Dan Pemprov Sulut mendukungnya dengan mengalokasikan anggaran.
Ada tiga strategi pengendalian karhutla yang disusun Gubernur Olly, yaitu pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Pencegahan, dapat dilakukan dengan sistem dan peringatan dini, manajemen tata air, sekat kanal dan embung air. Kemudian dengan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kampanye, serta peningkatan kapasitas hingga penyiapan dan mobilisasi sumberdaya.
Selanjutnya, strategi pemadaman melalui pemadaman darat mandiri oleh Manggala Agni gabungan (TNI, Polri, MA, MPA, BPBD, RPK perusahaan perkebunan atau kehutanan dan masyarakat). Kemudian ada pemadaman udaha melalui Water Bombing, dan modifikasi cuaca.
Sedangkan penanganan pascakebakaran, dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, penegakan hukum dan pendekatan sistem multidoors rehabilitasi. Rakor karhutla di Sulut dihadiri Pangdam XIII Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Sekdaprov Edwin Silangen, jajaran Polda Sulut, para bupati dan wali kota, BMKG Sulut dan Dinas Kehutanan Sulut. (Ant)