Jumlah Sekolah dan Guru di Balikpapan Perlu Ditambah
Editor: Koko Triarko
BALIKPAPAN – Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, masih menyisakan beberapa persoalan di sejumlah daerah, termasuk Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa persoalan yang ditemui adalah jumlah sekolah yang dirasakan masih kurang dibandingkan jumlah siswa pendaftarnya. Apalagi, jumlah kelulusan lebih besar dibandingkan dengan daya tampung sekolah.
“Selama lima tahun ini, belum ada pembangunan sekolah baru, hanya penambahan rombongan belajar dalam satu kelas saja atau cuma menambah ruang kelas baru,” kata Anggota Fraksi Hanura, DPRD Balikpapan, Gasali, Kamis (11/7/2019).
Menurutnya, pembangunan sekolah berstatus negeri atau milik pemerintah harus diperbanyak untuk menampung jumlah siswa yang melakukan pendaftaran.
“Jumlah siswa yang lulus lebih banyak dibandingkan dengan daya tampung. Dengan sistem zonasi yang diterapkan, akan banyak siswa yang tidak tertampung,” ucapnya.

Namun demikian, pihaknya juga prihatin dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil masih kurang. Karena untuk menambah sekolah juga harus dibarengi dengan jumlah tenaga pengajar.
“Kalau untuk penambahan guru, Pemkot Balikpapan seharusnya getol mengomunikasikan, melobi ke pemerintah pusat untuk penambahan. Walau sejak 2014 hingga 2016 ada moratorium,” tegasnya.
Disebutkannya, tahun lalu memang ada penambahan guru, tetapi belum maksimal. “Ya, semoga tahun depan ada penambahan lagi dan jumlah sekolah negeri juga bertambah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan, pelaksanaan PPDB yang berjalan baru-baru ini, persoalannya karena daya tampung yang terbatas sehingga ada seleksi.