Hadapi Bonus Demografi, Generasi Muda Perlu Dibekali Keterampilan
PADANG – Pemerintah daerah diminta membekali generasi muda dengan keterampilan untuk menghadapi bonus demografi.
“Kita harus mengambil manfaat bonus demografi untuk meningkatkan perekonomian bangsa, karena jumlah manusia produktif lebih banyak daripada nonproduktif,” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat, Syahruddin, pada acara peringatan Hari Kependudukan, Selasa (30/7/2019).
Menurutnya, BKKBN akan terus mengingatkan pemerintah kota dan kabupaten, untuk serius mempersiapkan generasi muda menyongsong bonus demografi. Indonesia akan menerima bonus demografi di 2030 hingga 2040. Pada saat itu, jumlah penduduk produktif atau mereka yang berusia 15 hingga 60 tahun, mencapai 64 persen atau sekitar 297 juta jiwa. “Agar dapat memetik manfaat maksimal dibutuhkan sumber daya manusia yang melimpah dan kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik,” tandasnya.
Sumatera Barat, pada awalnya diprediksi tidak akan mendapatkan bonus demografi. Angka kelahiran di daerah tersebut cukup tinggi, mencapai 2,8 poin di 2012. Secara perlahan, angka itu dapat diturunkan menjadi 2,4, sehingga Sumbar diprediksi mendapatkan bonus pada 2035. Beberapa daerah di Sumbar, telah menerima bonus demografi, seperti Kota Padang dan Bukittinggi.
Mengutip pernyataan, Prof Sri Moertiningsih Adioetomo dalam bukunya Analisis Tahapan Transisi Demografi tingkat kota dan kabupaten 2018, Syahrudin menyebut, Sumbar terbagi dalam empat rasio ketergantungan. Kabupaten dan kota yang berada dalam kategori tahapan transisi demografi memiliki rasio ketergantungan 40 hingga 44,9 persen yang terjadi di 2015 ditempati oleh Kota Padang.
Selain itu kabupaten dan kota yang berada dalam kategori tahapan transisi demografi sedang berjalan, dengan rasio ketergantungan 45 hingga 49,9 persen di 2015 terjadi di Kota Bukittinggi.
Sementara Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Payakumbuh memiliki rasio ketergantungan 50 hingga 54,9 persen pada 2015. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padangpariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kota Pariaman memiliki rasio ketergantungan lebih dari 55 persen pada 2015.
“Kita berharap pemangku kebijakan kota dan kabupaten menyusun kebijakan perioritas pembangunan berwawasan kependudukan dalam pemanfaatan bonus demografi,” pungkasnya. (Ant)