Butuh Terobosan Atasi Kelangkaan Vaksin Antirabies di Sikka

MAUMERE – Ketiadaan vaksin antiabies (VAR), baik untuk hewan penular rabies (HPR), terutama anjing, serta VAR untuk manusia yang terkena gigitan HPR, terus terjadi. Kondisi ini perlu segera diatasi, karena sudah terjadi berulang kali.

“Harus dilakukan terobosan terkait dengan kebijakan pengalokasian dana, agar vaksin antirabies bisa tersedia. Kalau kondisinya selalu saja VAR tidak tersedia, maka penyakit rabies terus merajalela,” kata dr. Asep Purnama, Sekretaris Komite Rabies Flores dan Lembata (KRFL), Jumat (12/7/2019).

Dikatakan Asep, penggunaan dana desa untuk pengadaan VAR khusus untuk HPR bisa saja dilakukan, karena desa juga memiliki tanggung jawab untuk hal ini. Hal ini pun bisa lebih mudah mencegah penularan penyakit rabies.

“Kalau vaksin antirabies sudah diadakan dari dana desa, pasti pemilik anjing akan mau anjingnya divaksin. Bila ada kelebihan, maka VAR tersebut bisa diberikan atau dijual ke desa tetangga yang membutuhkan,” ungkapnya.

Asep sepakat penggunaan dana desa, karena dapat mengatasi kekurangan pasokan VAR yang dibeli menggunakan dana APBD Sikka dan pemerintah pusat. Bila ini dilakukan, dirinya yakin masalah rabies bisa teratasi.

“Untuk melakukan vaksinasi HPR, khususnya anjing, maka pemerintah harus  konsisten. Harus dilakukan terus-menerus dan yang utama ketersediaan vaksin harus dijamin,” sebutnya.

Asep mengakui, vaksinasi anjing jauh lebih murah dan aman dibanding menyediakan vaksin bagi korban gigitan. VAR untuk setiap  gigitan seharga Rp1 juta lebih, dan serumnya bisa mecapai Rp4 juta.

“Selama ini kita mengalami dilema, karena kasus rabies makin tinggi, sementara stok VAR tidak tersedia. Harus ada langkah terobosan untuk ketersediaan VAR ini di kabupaten Sikka dan kabupaten lainnya di Flores dan Lembata,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Hengky B. Sali, mengatakan, guna mengatasi kekurangan anggaran pengadaan  vaksin rabies, mulai tahun anggaran 2020 pemerintah kabupaten  Sikka meminta 147 desa mengalokasikan anggaran Rp15 juta per desa, guna pengadaan VAR HPR.

“Alokasi  dana dari APBD II Sikka  tahun 2019 hanya 10.000 ampul dan  bantuan pemerintah pusat  12.000 ampul. Jumlah itu tidak cukup, mengingat populasi HPR atau anjing sekitar 55 sampai 60.000 ekor di kabupaten Sikka,” ungkapnya.

Hengki mengatakan, total 22.000 ampul VAR tersebut hanya mencakup sekitar 40 persen populasi  anjing saja. Padahal, untuk membentuk kekebalan tubuh anjing, dibutuhkan dua kali  vaksin atau setiap enam bulan sekali harus dilakukan vaksin

“Meskipun kabupaten Sikka serius memberantas rabies, tetapi kabupaten lainnya di pulau Flores dan Lembata juga harus serius dan bersama melakukan aksi vaksinasi secara rutin. Harus bergerak  bersama, karena lalu lintas HPR dari daerah sekitarnya sulit dipantau,” terangnya.