Perombakan SKPD Pemprov DKI Jadi Pro-Kontra Anggota Dewan

“Akan terjadi transisi perpindahan dan pengisian jabatan pada instansi-instansi perangkat daerah atau SKPD yang baru. Oleh sebab itu perubahan tersebut janganlah sampai mengganggu pelayanan publik di tengah masyarakat,” kata Jimmy membacakan pandangan Gerindra.

Selain itu Gerindra tidak menolak alasan perombakan nomenklatur. Gerindra menilai, itu menjadi kebutuhan untuk mempercepat pembangunan.

“Karena adanya kebutuhan pencapaian target dalam RPJMD 2018-2022,” ujar Jimmy.

Sementara itu, Fraksi Hanura meminta agar perombakan SKPD direncanakan dengan matang. Hal itu perlu dilakukan agar perombakan efetif.

“Agar tidak menimbulkan potensi tumpang tindih, duplikasi atau ketidakjelasan tugas, pokok, fungsi, dan wewenang antarSKPD,” kata Syarifuddin.

Sedangkan dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengingatkan Anies soal kekosongan pimpinan SKPD. Menurutnya nyaris dua tahun setelah Anies menjabat, masih ada SKPD yang dipimpin pelaksana tugas. Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

“Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi SDM aparatur yang ada di Pemprov DKI,” ujar Bestari.

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

“Mungkin itu salah satu kendala sehingga pejabat enggan melakukan sesuatu karena belum tentu dia yang akan melakukan kebijakan, tetapi kalau terjadi sesuatu dia harus bertanggung jawab,” kata Bestari.