Padang Kini Punya Sekolah Siaga Kependudukan

PADANG – Sejumlah sekolah tingkat SMP di Kota Padang, Sumatera Barat, memantapkan diri sebagai Sekolah Siaga Kependudukan. Tujuan adanya Sekolah Siaga Kependudukan itu, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama bagi pelajar tentang kependudukan dan kehidupan berkeluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Heryanto Rustam, mengatakan, Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan KB ke dalam beberapa mata pelajaran.

Di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai sumber belajar dan pengayaan materi bagi peserta didik.

“Upaya kita melalui sekolah membentuk generasi berencana agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan,” jelasnya, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, pendidikan dan kependudukan memiliki keterkaitan sehingga isu-isunya perlu lebih dipahami masyarakat, juga oleh peserta didik. Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan generasi muda dan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Sekolah yang sudah memantapkan diri sebagai Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Padang selain SMPN 31, yaitu SMPN 8, SMPN 11 dan SMPN 24. Sasarannya nanti seluruh SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Padang.

Ia menjelaskan, Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

Di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.

Sekolah Siaga Kependudukan didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan, terintegrasi dikelola dari, oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah.

Serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainya.

Latar belakang pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang.

Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun).

Menurutnya, pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia.

Bukan hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya.

Disinilah, katanya, perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak dengan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya, utamanya siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait melimpahnya tenaga kerja.

Selain itu, perlu juga mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Syahruddin, mengatakan, dengan adanya sekolah siaga kependudukan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pertimbangan kependudukan dalam kehidupan berkeluarga.

Pengetahuan itu akan menyadarkan masyarakat untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.

“Diharapkan masyarakat sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, mempersiapkan generasi penerus, mempersiapkan hari tua, serta memperhatikan lingkungan dan daya dukung alam untuk kehidupan,” kata Syahruddin.

Ia membeberkan kondisi kependudukan Indonesia, saat ini terjadi ketidakseimbangan dalam akses pendidikan. Dari 255 juta jiwa penduduk, sebanyak 90 juta jiwa (35 persen) penduduk usia 5-24 yang mestinya mengenyam pendidikan, namun data dari Kemendikbud hanya 46 juta pelajar dan mahasiswa.

“Angka itu hanya 52 persen dari total jumlah penduduk yang mestinya mengenyam pendidikan. Belum lagi dari angka angkatan kerja, ada 52 persen angkatan kerja Indonesia tamatan SD dan tidak tamat sekolah. Gambaran itu menjadi dorongan agar di masa akan datang ada peningkatan kualitas kependudukan. Salah satu upaya kita adalah membentuk Sekolah Siaga Kependudukan,” ucapnya.