Pemkab Sikka Prioritaskan Pembangunan Gedung SMPN 3 Waigete

MAUMERE – Robohnya bangunan darurat SMPN 3 Waigete di Dusun Klahit, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, membuat 76 siswa terpaksa belajar di bangunan darurat dan 2 kelas digabung. Gedung sekolah tersebut rusak berat akibat bencana hujan dan angin kencang yang terjadi pada Kamis (14/2/2019).

“Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Sikka segera membangun gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Waigete, yang berlokasi di Kampung Klahit,” sebut Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo,Kamis (30/5/2019).

Menurut Robi, sapaannya, anggaran untuk itu  sudah ada. Gambar bangunannya pun sudah rampung. Konsultan perencana pembangunan juga sudah turun ke lokasi untuk memeriksa lokasi gedung sekolah yang akan dibangun.

“Saya sudah tegaskan, SMPN 3 Waigete ini menjadi prioritas dan dibangun pada 2019 ini,” jelas Robi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (PKO) Kabupaten Sikka,Yosef  Benyamin, menjelaskan, bahwa pembangunan gedung sekolah tersebut terdiri atas 3 unit. Sebanyak 2 unit ruang kelas dan 1 unit ruang guru.

“Tahun ini, baru bisa dibantu dibangun 2  ruangan kelas, karena SMPN 3 Waigete baru punya kelas 7 dan kelas 8. Belum ada kelas 9. Sumber dananya diperoleh dari usulan Dana Alokasi Khusus (DAK),” terang Yosef.

Pada Dana DAK itu, tambah Yosef, sudah dipastikan akan dibangun. Ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) yang sejak bencana pada 14 Februari 2019 lalu, proses KBM tersebut sangat terganggu.

Even Edomeko, Kabag Humas Setda Sikka, menjelaskan, SMPN 3 Waigete didirikan pada Juli 2017 oleh puluhan warga Desa Watudiran, secara swadaya. Bangunannya dari bahan-bahan lokal, yakni berdinding bambu, beratap alang-alang dan dengan berbagai fasilitas serba darurat.

“Para gurunya diangkat sendiri oleh pantia pembangunan, dan semuanya guru honor. Tujuan pendirian sekolah itu,untuk meningkatkan mutu SDM anak-anak, dan untuk menurunkan angka drop out (DO) SMP di kawasan tersebut,” jelasnya.

Sejak awal, tegas Even, pemerintah Kabupaten Sikka memberikan dukungan. Mulai dari bimbingan tentang tata cara mendirikan sekolah sesuai Permendikbud  Nomor 36 Tahun 2014, hingga kiat-kiat manajemen pengelolaannya.

“Sesuai wewenang yang diatur dalam Permendikbud No. 36/2014 tersebut, Bupati Sikka menyematkan status negeri pada sekolah itu. Ini juga salah satu bukti kepedulian Pemkab Sikka,” terangnya.

Status negeri, tandas Even, diberikan agar sekolah tersebut cepat memperoleh pengakuan secara nasional sebagai penyelenggara pendidikan dasar. Dengan begitu, diharapkan akan memperoleh berbagai fasilitas negara, seperti gedung yang permanen dan layak.

“Selain itu, dengan statsu negeri diharapkan akan mendapat berbagai sarana dan prasarana pendukung. Sekaligus agar guru-gurunya memperoleh perhatian yang memadai, baik dari segi gaji maupun dari segi kapasitas keilmuannya,” sebutnya.

Namun pemerintah bisa bekerja maksimal, kata Even, jika pihak pendiri atau pengelola juga bisa membantu dengan memenuhi berbagai persyaratan pendukungnnya.

Misalnya, SMPN 3 Waigete belum punya NIS (Nomor Induk Sekolah), karena belum memiliki dan atau memenuhi sejumlah persyaratan.

“Sayang, dalam usianya yang baru berjalan 17 bulan, sejak Juli 2017, sekolah yang baru memiliki 2 kelas vertikal, yakni kelas 7 dan kelas 8, dengan jumlah siswa  76 orang itu roboh oleh bencana angin kencang,” ucapnya.

Terhadap bangunan SMPN 3 Waigete yang diluluh-lantakkan bencana itu, sambung Even, pemerintah Kabupaten Sikka tidak pernah menutup mata, sebagaimana dituduhkan sejumlah media dan sejumlah warga.

“Sejak dilaporkan oleh Camat Waigete pada Jumat, 15 Februari 2019, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial telah turun ke lokasi dan memberikan berbagai bantuan penanganan darurat berupa tenda-tenda,” bebernya.

Namun, jelasnya, bahwa suasana pendidikan yang nyaman dan mengasyikkan tidak maksimal tercipta di dalam tenda, baik dalam kondisi hujan di awal tahun mapun di kondisi panas seperti saat ini.

“Karena itu, dengan berbagai cara dan upaya, Pemkab Sikka mencarikan solusi, terutama dengan menyiapkan anggaran yang memadai untuk membangun gedung sekolah yang layak,” ujarnya.

Menurut Even, anggaran yang memadai selalu butuh waktu, karena ada mekanisme tersendiri. Untuk diketahui, anggaran pada 2019 telah dirancang sejak awal 2018 dan ditetapkan pada 31 Desember 2018.

“Dalam APBD 2019 tidak ada dana pembangunan gedung SMPN 3 Waigete. Dana yang ada adalah dana penanganan bencana, sehingga hanya dibangunkan tenda-tenda tersebut,” katanya.

Sehingga untuk membangun gedung SMPN Waigete, jelas Even, Pemkab Sikka butuh waktu untuk memperjuangkannya. Perjuangan itu sekarang terjawab, yakni melalui Dana Alokasi Khusus. Jadi, sekali lagi, Pemkab Sikka tidak pernah menutup mata.

“Setelah ada dana, masyarakat juga diminta untuk bersabar, karena proses pembangunan juga butuh waktu, sesuai kalender kerja proyek, sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Satu hal yang pasti, tambah Even, Pemerintah Kabupaten Sikka tetap menaruh kepedulian yang sangat besar untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa di semua pelosok Kabupaten Sikka. Termasuk 76 anak di SMPN 3 Waigete serta kualitas keguruan dan kuantitas pendapatan para pendidiknya.