Pemda Sikka Diminta Cepat Perbaiki Data Ganda Peserta BPJS

MAUMERE – Adanya data peserta ganda BPJS Kesehatan yang menyebabkan pemerintah kabupaten Sikka harus mengalami kerugian sebesar Rp3,3 miliar, perlu segara dilakukan perbaikan.

“Berdasarkan hasil audit BPKP NTT 2018, ditemukan peserta BPJS Kesehatan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 74 ribu, dan NiK ganda sebanyak 104 orang,” sebut Faustinus Vasco, anggota DPRD Sikka, Selasa (28/5/2019).

Dikatakan Vasco, sapaannya, dari hasi perbaikan hanya tertinggal 15.000-an yang bermasalah. Awal Januari 2019 dimasukkan lagi 13.109, sehingga menjadi permasalahan terdapat sekitar 2.000-an dan perlu ada perbaikan setiap bulannya.

“Yang harus dibuat oleh Pemda Sikka adalah membantu masyarakat miskin sebanyak 29 ribu yang belum memiliki Kartu KIS, dan masyarakat yang menjadi Kepesertaan BPJS Mandiri,” tegasnya.

Permasalahan ini, tandas Vasco, yang harus diperintahkan bupati Sikka melalui dinas sosial kabupaten dan dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk menyelesaikannya.

“Pemda tidak usah memperdebatkan masalah, tapi lebih pada percepatan pelayanan publik, sehingga dengan adanya Kartu BPJS Kesehatan, pelayanan publik menjadi maksimal. Dengan demikian, manfaat kepesertaan BPJS bisa dirasakan masyarakat kabupaten Sikka secara adil dan bijaksana,” ungkapnya.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, mengatakan, negara dan daerah harus rutin mengeluarkan uang setiap bulannya untuk membayar premi peserta BPJS Kesehatan, sama-sama saja dengan membayar ‘hantu’. Membayar peserta JKN KIS tanpa NIK sama saja dengan bayar ‘hantu’.

“Ini persoalan serius, karena menyangkut keuangan negara. NIK kosong ini yang membuat kita ragu, sebab bisa jadi fiktif karena namanya ada, tetapi orangnya tidak ada,” ungkapnya.

Terkait permasalahan ini, tambah Robi, dirinya sudah memerintahkan kepada dinas sosial kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi data.

Data NIK kosong dari BPJS Kesehatan cabang Maumere ini jumlahnya mencapai 56.363 orang, dan data ini terbawa dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau ada peserta yang NIK-nya kosong, maka kita bisa masukan NIK-nya. Bagi peserta ganda dan yang sudah meninggal dunia, maka preminya bisa dialihkan kepada warga masyarakat lainnya yang benar-benar membutuhkan kartu BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Data BPJS Kesehatan dengan jumlah NIK kosong yang terakumulasi dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai dari dana APBN dan PBI APBD II Sikka, mencapai 56.363 orang. Semuanya merupakan anggota BPJS Kesehatan kelas II dengan premi setiap bulannya Rp23 ribu.

Klasifikasi NIK kosong yang dibayar dari dana APBN sebanyak 42.339 jiwa, sementara menggunakan dana dari APBD II kabupaten Sikka sejumlah 11.975 jiwa. Sementara jumlah NIK ganda sebanyak 2.049 jiwa.