Mendekati Ramadan, Kenaikan Harga Berikan Tekanan Inflasi

“Meskipun bulan Maret deflasi tetapi secara tahunan inflasi IHK Kota Balikpapan mencatatkan angka sebesar 2,97% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,48% (yoy), namun lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,99% (yoy),” terang Bimo Epyanto.

Dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan memitigasi tekanan risiko inflasi, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kota Balikpapan telah mengambil beberapa upaya pengendalian harga yaitu melakukan pemantauan komoditas secara berkala.

Menyusun dan merumuskan Roadmap pengendalian inflasi, aktivasi Rumah Pangan Kita (RPK) melalui Bulog, dan melanjutkan program urban farming program Kampung Wisata Peduli Inflasi di Kampung Phinisi Balikpapan.

Sementara itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membentuk Perusahaan Daerah atau Perusda Pangan yang tujuannya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

“Balikpapan masih bergantung dari luar pulau seperti Jawa dan Sulawesi seperti sayur-sayuran, daging sapi juga dipasok dari luar daerah, sehingga cenderung naik kalau saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Natal,” tukas Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Sandy Ardian.

Ia mencontohkan Jakarta yang telah mengambil langkah tersebut. “Sudah saatnya ada perusahaan daerah untuk membidangi persoalan pangan. Ya, seperti di Jakartalah,” sebutnya.

Sandy menambahkan, fungsi Perusda Pangan bukan hanya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, akan tetapi keberadaannya juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Termasuk mencegah permainan harga oleh distributor alias praktik kartel.