Pengangguran Harus Diatasi Terpadu dan Terstruktur

DENPASAR – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, mengatakan, pengangguran masih menjadi masalah dalam pembangunan ketenagakerjaan selama ini. Menurutnya, masalah tersebut antara lain disebabkan keterbatasan kesempatan kerja, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, di samping persaingan di dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.

Kondisi tersebut seiring dengan revolusi 4.0 dan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah struktur ekonomi, dan secara otomatis berdampak pada perubahan struktur kebutuhan tenaga kerja yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, bergeser pada persaingan penguasaan teknologi informasi digital.

“Kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan tersebut harus ditanggulangi melalui program pembangunan secara terpadu dan terstruktur,” jelas Ida Bagus Ngurah Arda, pada pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2019 DIPA UPT BLK Lombok Timur, Kementerian Tenaga kerja RI Tahun Anggaran 2019, di UPTD Balai Pelatihan Kerja Industri dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Selasa (26/3/2019).

Ia menyambung, Pemerintah Provinsi Bali telah menuangkan pengembangan pembangunan sektor tersebut, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Bidang ketenagakerjaan termasuk dalam kelompok program prioritas Bidang 3, yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.

Ditambahkan, Pelatihan Berbasis Kompetensi ini sejalan dengan program prioritas pengembangan sumberdaya manusia sebagai program prioritas pembangunan nasional 2019, serta sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2016, tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

“Kementerian Tenaga Kerja terus meningkatkan peran Balai Latihan Kerja Pemerintah, dan Lembaga Pelatihan Swasta serta bersinergi dengan pihak industri, guna melaksanakan program pelatihan yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten,” imbuhnya.

Setelah mengikuti proses pelatihan, para peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti pelatihan dan akan diupayakan mendapat Sertifikat Kompetensi, melalui Sertifikasi Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dengan memiliki sertifikat kompetensi, diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta pelatihan, serta daya saing untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha secara mandiri.

“Kita berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Bali, karena mereka telah dibekali keahlian dan keterampilan selama pelaksanaan pelatihan berlangsung. Terlebih, kegiatan ini tidak dipungut biaya bagi para peserta latihan, sehingga tidak membebani mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala UPT BLK IP Bali, Ni Ketut Nuriani, dalam laporannya, mengatakan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di Bali.

Juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil, kompeten dan produktif, sehingga mampu  mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bali.

Pelatihan diikuti 176 peserta, terdiri dari 11 paket, antara lain SPA (4 paket), Tata Rias (2 paket), Food and Baverage (FB) Product (1 paket), Food and Baverage (FB) Service (1 paket). Bahasa Jepang (1 paket), Bahasa Inggris (1 paket) dan Teknik Pendingin (1 paket).

Pelatihan diselenggarakan selama 30 hari, dengan pendanaan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK IP Disnaker, dan ESDM Provinsi Bali 2019 bersumber dari APBN UPTP BLK Lombok Timur, DIPA Nomor : 026.13.2.230302?2019, Tanggal 5 Desember 2018.