Menkeu Dukung Aloasi Dana untuk Desa Adat di Bali

Di dalam peraturan perundangan, Menkeu akan membuat nota keuangan kepada presiden, untuk selanjutnya dilaporkan ke dewan dan dibuatkan alokasi. Jika berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, Sri Mulyani mengklaim program yang berorientasi pada hal tersebut, pasti akan didukung siapapun pemimpin daerahnya.

“Namun, kita harus lihat pula aplikasinya, seperti contohnya di Aceh, dimana desa adat berubah menjadi desa administrasi, sehingga keduanya jadi klop. Buat saya, masyarakat yang paling penting. Presiden kita dipilih rakyat, presiden kita ingin mensejahterakan rakyat, maka kita sebagai pembantunya harus melakukan upaya untuk melayani masyarakat. Jadi saran saya, mari kita bawa isu ini dalam pembahasan,” tukas Mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan, Desa Adat memiliki peran penting. Keberadaanya, sebagai warisan dari leluhur untuk menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali. Hal tersebut telah berlangsung selama berabad-abad. Desa adat, terbentuk dari proses sosiologi di tengah masyarakat, bukan dibentuk oleh negara, tetapi oleh masyarakat adat. Sehingga keberadaanya sangat otonom, dan terpelihara dengan baik.

Bali tidak punya emas perak, batubara, tembaga atau gas. Tetapi Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik. “Kalau diberdayakan secara ekonomi, tidak akan habis-habisnya. Dan desa adat punya peranan paling penting, untuk menjaganya,” jelas Koster.

Koster menyebut, agenda strategis peuntuk mendukung terpeliharanya kearifan lokal Bali. “Jika tidak mempertahankan kearifan lokal, ke depan kita akan rentan mengalami goncangan sosial di tengah kemajuan global,” tandas Koster. Bali disebut Koster, punya faktor Niskala, yang membawa aura kuat. Keberadaanya harus dijaga oleh para bendesa adat. Sayangnya bendesa banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan tersebut. Semuanya murni pengabdian. “Ini yang saya upayakan agar benar-benar berdaya di Bali,” tambahnya.