Menkeu Dukung Aloasi Dana untuk Desa Adat di Bali

DENPASAR – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan mendukung pemberian alokasi anggaran bagi desa adat di Bali.

Sri Mulyani mengaku siap membahas lebih lanjut inisiatif tersebut. “Kalau saya mendukung, bahkan mendukung 1.000 persen untuk itu. Saya memahami, dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat terutama Bali, dalam menjaga kelestarian, saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang caranya bagaimana,” jelas Sri Mulyani di hadapan 1.493 bendesa adat se-Bali, dalam acara, Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali, Kamis (14/3/2019).

Diharapkan, banyak desa di Bali yang bisa menjadi tujuan pariwisata global. Namun tetap perlu untuk mempertahankan eksistensi dan kelestarian adat dan budaya Bali. Sri Mulyani menyebut, Undang-Undang Desa menyebut, yang disebut desa dan mendapatkan alokasi anggaran APBN adalah desa administratif yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Secara historis berbeda dengan desa adat.

“Dunia kini semakin makmur. RRT makin kaya, India makin kaya, punya penduduk lebih dari 1 miliar, maka semakin banyak pula kaum menengah ke atas-nya yang akan berlibur, dan Bali menjadi salah satu tujuan. Ini tantangan bagi Bali, belum lagi, jika menghitung turis Australia, Amerika dan Eropa serta wisatawan domestik. Banyak sekali tekanan bagi Bali meskipun itu juga berarti rezeki bagi Bali,” papar Sri Mulyani.

Namun Sri Mulyani, tidak menampik fakta keberadaan entitas sosial atau komunitas bersama yang bentuknya seperti desa adat. Keberadaanya, sangat penting diluar masalah administratif. Hanya saja, mungkin wilayah administrasi-nya bisa overlap, karena ada satu desa adat yang mengisi beberapa desa administrasi atau sebaliknya. Dan hal tersebut menjadi fakta yang harus disikapi.