Kemendes PDT Berupaya Putus Mata Rantai Penjualan

PASAMAN BARAT – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, bertekad untuk mencari solusi untuk memutuskan mata rantai penjualan hasil pertanian di Indonesia, yang dinilai telah merugikan para petani. 

Direktur Perencanaan dan Indentifikais Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Rafdinal, mengatakan, Kemendes akan berupaya untuk memotong jaringan atau mata rantai yang menghambat dan telah menyusahkan masyarakat petani.

“Kali ini saya datang ke Sumatra Barat bukan membawa terori, tetapi praktik berdiskusi dan duduk bersama masyarakat dan pelaku usaha. Jadi, setelah saya mendengar dan melihat kondisi langsung di lapangan, petani belum sejahtera. Hal inilah yang perlu kita coba cari solusinya,” katanya, Kamis (7/3/2019).

Ia menyebutkan, melihat kondisi hasil perkebunan Alpukat, harga yang diterima petani ketika dijual ke pengumpul hanya Rp2.000 per kilogram. Sementara di Jakarta, harga Alpukat Rp50.000 per kilogram.

“Tentu sesuatu yang tidak adil, maka kita berusaha mennaikkan pendapat petani menjadi Rp3 ribu per kilogram, agar menambah penghasilan petaninya,” katanya.

Tetapi, lanjut Rafdinal, setelah dilakukan praktik dan diskusi duduk bersama antara Kemenkes PDT dan petani, harga Alpukat yang layak di tingkat petani harus menjadi Rp13.500 per kilogram.

“Kemudian kita juga mencoba melakukan kerja sama dengan pihak pengusaha. Potensi Alpukat dan pisang dapat dijadikan tepung Alpukat dan tepung pisang. Serai wangi, nilam, baik untuk potensi yang ada di Pasaman Barat maupun yang ada di Mentawai,” ungkapnya.

Rafdinal juga menyatakan, semangat kerja dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan juga Kabupaten Pasaman Barat, terhadap kepedulian petani patut, menjadi pedoman bagi daerah lainnya. Karena dengan lebih peduli dengan petani, akan berdampak positif ke sisi perekonomian.

“Wagub Nasrul Abit dan Bupati Pasaman Barat, memberi kami spirit baru untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Jarang-jarang kepala daerah yang serius menongkrongi usaha masyarakat daerah tertinggal untuk mampu bangkit bersaing bagi daerah maju lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi semangat memajukan daerah tertinggal sangat dibutuhkan dalam membangun dan mengubah pola pikir, dan perilaku dengan cara-cara yang baru, untuk sesuatu hasil yang lebih baik dalam kualitas produksi dan maju bersaing dengan produksi daerah lainnya.

“Khas potensi unggulan daerah akan memudahkan masyarakat yang ada di daerah tersebut berlomba berkreativitas meningkatkan produk pada barang yang sama. Jumlah yang banyak terjamin kualitas, sehingga bernilai ekspor menjadi kebanggaan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan, melihat tahapan dan perkembangan pembangunan yang telah dilakukan Pasaman Barat dan Solok Selatan, dua dari tiga daerah tertinggal di Sumatra Barat, diperkirakan persoalan daerah tertinggal akan segera terselesaikan.

“Di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam proses tahapan menyiapkan infrastruktur, dari empat pulau besar yang ada. Kita berharap, tahapan perencanaan pembangunan ini dapat dituntas pada tahun ini, sehingga dapat memasuki tahapan pengembangan ekonomi berbasis potensi produk lokal,” sebutnya.

Nasrul menilai, jika dapat didorong produktivitasnya, kualitas, pemasaran dan pengembangan yang lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat tentu akan lebih baik dan mapan. Serta tentu sebagai daerah yang baru lepas dari kategori tertinggal, perkembangan perekonomian masyarakat menjadi daya tahan daerah, menjadi untuk berkembang lebih maju dan modern.

Nasrul Abit juga menyampaikan, dengan adanya program dari Kemendes PDT yang peduli dengan Pasaman Barat, seperti dari Alpukat, Pisang, Serai Wangi, Nilam, seharusnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Jika masyarakat hidupnya sudah sejahtera, maka persoalan pendidikan, kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak kemajuan suatu daerah. Begitu juga dengan Solok Selatan dan Mentawai, mesti juga memiliki perencanaan yang matang dalam tahap proses pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan komoditi unggulan,” ucapnya.

Selain itu, menurut Nasrul, saat ini di Mentawai ada tiga komoditi unggulan, yakni Keladi, Pisang dan Sagu. Mana yang mesti bantu dalam mengembangkan untuk bisa diproduksi lebih baik dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat Mentawai.

“Potensi-potensi yang ada di berbagai daerah di Sumatra Barat, terutama bagi daerah tertinggal, diharapkan perlahan-lahan dapat memajukan daerah itu, dan tentunya berdampak kepada perekonomian masyarakat setempat,” tutupnya.