‘Program Kotaku’ Atasi Daerah Kumuh

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan Program Kotaku yang dilaksanakan secara sinergi antara pihaknya dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, bertujuan meningkatkan akses infrastruktur kepada kawasan kumuh perkotaan.

“Kalau pemerintah daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan, kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Basuki Hadimuljono, dalam rilis PUPR yang diterima di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Ia memaparkan, Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah bagian dari program Padat Karya Tunai, yang bertujuan membangun infrastruktur kerakyatan, seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil, penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, program tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR, mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah terkait dan partisipasi masyarakat.

Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), ujar dia, Pemerintah dinilai telah berhasil menangani 13.556 hektare kawasan kumuh perkotaan, dan pada 2019 ini akan kembali ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 hektare, dengan anggaran Rp318,3 miliar.

Pada 2018, program Kotaku dilaksanakan di 18 kelurahan dengan total anggaran Rp10 miliar, di antaranya di Kedung Jaya, Menteng Bogor, Pasirjaya, Gunung Batu, Sempur, Paledang, Gunung Batu, Batu Tulis, Mulyaharaja, Cibuluh, dan Sukasari.

Melalui program itu, telah dihasilkan antara lain drainase total sepanjang 5.678 meter, jalan aspal hotmix sepanjang 363 meter, jalan paving blok sepanjang 1.252 meter, jalan lingkungan beton sepanjang 2.557 meter, dan penyediaan 21 unit gerobak sampah.