Masyarakat di Lembata Pertanyakan Kinerja DPRD

LEWOLEBA – Sejak didirikan pada 1999 dan lepas dari kabupaten induk Flores Timur, kabupaten Lembata telah memiliki dua bupati yang dipilih masyarakat. Namun, pembangunan di kabupaten yang berada di pulau Lembata ini masih menjadi sorotan.

“Pembangunan di Lembata sepertinya berjalan di tempat, mengharap angin perubahan terjadi terhadap kinerja anggota DPRD Lembata untuk mengontrol kinerja pemerintah bukanlah sesuatu yang mustahil,” sebut Lambertus Leumara, Sabtu (16/2/2019).

Menurutnya, anggota dewan yang duduk di gedung dewan Peten Ina adalah putra terbaik Lembata. Seharusnya mereka sangat memahami struktur dan kondisi ekonomi, sosial, politk dan budaya di Lembata.

“Namun, harapan itu amat sulit diwujudkan dalam realitas nyata. Bukan karena ketidakmampuan para anggota dewan, tapi apa yang dilakukan anggota DPRD hanya rutinitas semata,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tak ada kinerja yang signifikan dan bisa dibanggakan, sebab lebih banyak ramai di publik untuk berwacana. Tetapi, anggota dewan sangat miskin hasil konkrit soal kinerja yang menjadi dambaan masyarakat Lembata.

”Kepentingan partai sangat dominan ketimbang kepentingan rakyat.Akibatnya, banyak kasus besar yang mereka bahas tak selesai, tetapi hilang begitu saja tanpa tindaklanjut yang konkrit,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan kasus penolakan masyarakat terhadap pembangunan di pulau Awalolong. Dalam kasus ini, DPRD Lembata tidak bersuara menentang, tetapi setuju terhadap apa yang diinginkan pemerintah.