Masyarakat di Lembata Pertanyakan Kinerja DPRD

LEWOLEBA – Sejak didirikan pada 1999 dan lepas dari kabupaten induk Flores Timur, kabupaten Lembata telah memiliki dua bupati yang dipilih masyarakat. Namun, pembangunan di kabupaten yang berada di pulau Lembata ini masih menjadi sorotan.

“Pembangunan di Lembata sepertinya berjalan di tempat, mengharap angin perubahan terjadi terhadap kinerja anggota DPRD Lembata untuk mengontrol kinerja pemerintah bukanlah sesuatu yang mustahil,” sebut Lambertus Leumara, Sabtu (16/2/2019).

Menurutnya, anggota dewan yang duduk di gedung dewan Peten Ina adalah putra terbaik Lembata. Seharusnya mereka sangat memahami struktur dan kondisi ekonomi, sosial, politk dan budaya di Lembata.

“Namun, harapan itu amat sulit diwujudkan dalam realitas nyata. Bukan karena ketidakmampuan para anggota dewan, tapi apa yang dilakukan anggota DPRD hanya rutinitas semata,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tak ada kinerja yang signifikan dan bisa dibanggakan, sebab lebih banyak ramai di publik untuk berwacana. Tetapi, anggota dewan sangat miskin hasil konkrit soal kinerja yang menjadi dambaan masyarakat Lembata.

”Kepentingan partai sangat dominan ketimbang kepentingan rakyat.Akibatnya, banyak kasus besar yang mereka bahas tak selesai, tetapi hilang begitu saja tanpa tindaklanjut yang konkrit,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan kasus penolakan masyarakat terhadap pembangunan di pulau Awalolong. Dalam kasus ini, DPRD Lembata tidak bersuara menentang, tetapi setuju terhadap apa yang diinginkan pemerintah.

“Rakyat terus mereka bohongi dengan wacana yang mereka ciptakan di publik, agar terlihat seolah-olah mereka bekerja. Padahal, semuanya hanya fatamorgana, hanya bagian dari upaya pencitraan,” ungkapnya.

Kondisi itu, sambung Berto, juga terjadi tidak hanya karena kepentingan partai lebih dominan dalam hal pembuatan regulasi. Tetapi, juga karena kualitas individu anggota DPRD banyak yang kapasitasnya rendah. Kehadiran mereka di DPR lebih sebagai sebuah proses belajar, daripada pengabdian kepada rakyat.

“Saya kira, DPRD kita tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang merupakan pergumulan rakyat banyak. Laporan-laporan masyarakat juga agak minim yang diadvokasi oleh DPRD. Kecuali yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka untuk masuk lagi sebagai anggota DPRD dalam periode berikutnya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Yohanes Kia Nunang, warga Lembata lainnya. Dirinya mencontohkan, pembangunan jalan dan drainase di dalam kota Lewoleba saja sampai sekarang tidak pernah dilakukan secara baik.

“Belum lagi jalan yang menghubungkan kota Lewoleba dengan kecamatan-kecamatan, serta jalan menuju destinasi wisata. Banyak wisatawan yang ke Lamalera selalu mengeluhkan kondisi jalan yang buruk, meskipun kampung ini sangat terkenal dengan aktivitas menangkap mamalia laut Paus,” ucapnya.

Ini yang membuat Kia Nunang meragukan kinerja anggota dewan yang tidak pernah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau jalan di dalam kota Lewoleba saja belum diaspal mulus, bagaimana mengharapkan jalan yang menuju ke kecamatan-kecamatan.

“Kabupaten Lembata hampir 20 tahun berdiri sendiri, tetapi pembangunan sepertinya jalan di tempat. Bahkan jembatan Waima yang dibangun baru beberapa bulan, pun ambruk dan diduga karena kualitas pengerjaannya kurang bagus,” pungkasnya.