Maskapai Penerbangan Rugikan Masyarakat, Agenda Rakernas APPSI

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan membahas persoalan aturan penerbangan yakni bagasi berbayar dan naiknya harga tiket maskapai penerbangan dalam rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang akan dilaksanakan di Padang, Sumatra Barat, pada 20 hingga 22 Februari 2019 di Grand Inna Padang mendatang.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan hal tersebut, nantinya akan disampaikan di saat rakernas, karena momen tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur di Indonesia. Dinilai lebih bagus adanya kesepakatan untuk menyampaikan ke kementerian, bahwa kondisi tersebut merugikan masyarakat.

“Aturan maskapai penerbangan, seperti tarif bagasi berbayar berdampak pada produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah. Kita ingin memperjuangkan ini, supaya UMKM kembali bergairah,” katanya, Senin (18/2/2019).

Irwan menyebutkan, Pemprov Sumatera Barat sudah sering mengusulkan kepada pemerintah pusat dan juga menyurati beberapa maskapai penerbangan, agar mengurangi atau meniadakan tarif bagasi berbayar tersebut.

Untuk itu, pihaknya juga akan membicarakan hal tersebut dalam pertemuan APPSI, sehingga nanti ada suatu kesepakatan dari kepala daerah se-Indonesia yang hadir terkait tarif bagasi berbayar itu. Artinya, ada semacam kesepakatan dari seluruh kepala daerah, meminta agar aturan penerbangan kembali ke kondisi awal.

Menurutnya,  rencana awal rakernas itu, mengangkat tema tentang reformasi kebijakan produk unggulan daerah. Namun, soal aturan maskapai penerbangan juga memiliki kaitan dengan tema rakernas tersebut. Karena, dengan adanya aturan itu, juga akan menyulitkan pelaku UMKM.

“Kita ingin kepala daerah se-Indonesia dapat menyepakati agar tarif bagasi berbayar dikurangi atau ditiadakan. Sebab, bagasi berbayar sangat terasa bagi pelaku UMKM di daerah. Kesepakatan ini dapat menjadi usulan bersama ke pemerintah pusat dan maskapai penerbangan,” ujarnya.

Selain usulan yang akan diangkat Pemprov Sumatera Barat terkait bagasi berbayar, dalam pertemuan APPSI itu juga akan mengangkat topik terkait pengembangan produk unggulan dan kerjasama antardaerah.

“Kita akan mengenalkan masing-masing daerah. Apa saja produk unggulan yang ada, contohnya Sumatera Barat nanti akan kenalkan produk unggulan bidang kuliner seperti rendang dan lainnya. Begitu juga daerah lainnya yang datang,” ulasnya.

Selain itu, nanti dalam pertemuan itu akan diadakan penandatanganan kerja sama antardaerah. Jadi nanti akan ada semacam MoU kerjasama yang mengikat. Nanti akan dipilih berapa produk unggulan dari beberapa daerah untuk dikerjasamakan.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu Sumatera Barat juga akan memamerkan beberapa stan UMKM di lokasi acara yang didatangkan dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sehingga, keberadaan stan tersebut dapat menjadi ajang promosi produk UMKM Sumatera Barat, sekaligus ajang bisnis.

“Kita ingin seluruh UMKM dapat terekspos ke luar daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergerak pada sektor tersebut,” terangnya.

Dilanjutkanya, dengan pertemuan ini tentunya juga akan membawa dampak pada pariwisata dan kuliner Sumatera Barat.

“Para tamu yang datang ke APPSI ini tentu banyak dan pasti mereka akan menikmati wisata di Sumatera Barat dan pulangnya bawa oleh-oleh. Ini akan menggerakan ekonomi kita di Sumatera Barat,” tambahnya.

Diketahui, dalam pertemuan ini, direncanakan Presiden RI Joko Widodo akan hadir. “Kita masih menunggu informasi kedatangan Presiden. Tetapi, untuk kedatangan gubernur maupun perwakilannya sudah ada yang konfirmasi akan hadir ke Padang,” tukasnya.

Selain itu pada momen rakernas, juga akan ada pergantian Ketua Umum APPSI. Dalam rakernas APPSI itu akan diserahkan bendera lambang APPSI dari Ketua Umum APPSI sebelumnya Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) yang habis masa jabatannya digantikan oleh Longki Djanggola (Gubernur Sulawesi Tengah).

Kemudian narasumber dalam pertemuan itu yakni Gubernur Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah serta Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian.