Anies Akui Rotasi Jabatan Pemprov DKI Ada Pungli

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan salah satu alasan banyak camat dan lurah yang dirotasi terkait adanya pungutan liar (pungli). Meski mengakui hal itu, Anies menyebutkan dirinya tak ingat mengenai jumlah detilnya.

“Saya nggak ingat angkanya, tetapi ada,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Kemudian dia menegaskan, rotasi yang dilakukan itu selain pungli juga banyak faktor lainnya. Seperti pengawasan selama satu tahun yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

“Ini lebih dari enam bulan kita tampung kinerja positif mereka. Semuanya ditampung. Kemudian ada pembinaan, diberi pengarahan. Semuanya itu menjadi faktor pertimbangan,” ujarnya.

Sebelum dirombak, lanjut Anies, pejabat yang kinerjanya bermasalah akan dipanggil terlebih dahulu oleh atasannya untuk diberi pengarahan dan pembinaan. Jika kinerja pejabat itu tidak membaik setelah dibina, yang bersangkutan diputuskan untuk didemosi atau dicopot dari jabatannya. Dengan adanya proses penilaian yang panjang itu, Anies mengatakan adanya demosi dan promosi bukan diputuskan tiba-tiba.

“Jadi tidak ada sekadar keputusan. Itu melalui proses yang panjang. Bukan sekadar soal pungli atau nggak. Itu termasuk laporan, itu satu, tetapi juga yang kinerjanya baik, yang pengawasannya baik. Itu kita perhatikan,” tuturnya.

Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu menyatakan, jangan fokus pada demosi (penurunan jabatan) terhadap camat dan lurah serta pejabat eselon lainnya, karena masih banyak dari mereka yang mendapatkan promosi dalam rotasi kemarin.

“Jadi justru ini bagian dari pembinaan pegawai. Kalau ada yang pegawai kinerjanya kurang baik, atasannya akan saya instruksikan untuk panggil mereka. Kalau eselon II, saya yang panggil. Dan ketika saya panggil, saya katakan Anda baik di sini, kurang di sini. Jadi mereka semua dapat feedback. Seluruhnya dalam ruangan tertutup,” jelasnya.