Anies Akui Rotasi Jabatan Pemprov DKI Ada Pungli

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan salah satu alasan banyak camat dan lurah yang dirotasi terkait adanya pungutan liar (pungli). Meski mengakui hal itu, Anies menyebutkan dirinya tak ingat mengenai jumlah detilnya.

“Saya nggak ingat angkanya, tetapi ada,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Kemudian dia menegaskan, rotasi yang dilakukan itu selain pungli juga banyak faktor lainnya. Seperti pengawasan selama satu tahun yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

“Ini lebih dari enam bulan kita tampung kinerja positif mereka. Semuanya ditampung. Kemudian ada pembinaan, diberi pengarahan. Semuanya itu menjadi faktor pertimbangan,” ujarnya.

Sebelum dirombak, lanjut Anies, pejabat yang kinerjanya bermasalah akan dipanggil terlebih dahulu oleh atasannya untuk diberi pengarahan dan pembinaan. Jika kinerja pejabat itu tidak membaik setelah dibina, yang bersangkutan diputuskan untuk didemosi atau dicopot dari jabatannya. Dengan adanya proses penilaian yang panjang itu, Anies mengatakan adanya demosi dan promosi bukan diputuskan tiba-tiba.

“Jadi tidak ada sekadar keputusan. Itu melalui proses yang panjang. Bukan sekadar soal pungli atau nggak. Itu termasuk laporan, itu satu, tetapi juga yang kinerjanya baik, yang pengawasannya baik. Itu kita perhatikan,” tuturnya.

Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu menyatakan, jangan fokus pada demosi (penurunan jabatan) terhadap camat dan lurah serta pejabat eselon lainnya, karena masih banyak dari mereka yang mendapatkan promosi dalam rotasi kemarin.

“Jadi justru ini bagian dari pembinaan pegawai. Kalau ada yang pegawai kinerjanya kurang baik, atasannya akan saya instruksikan untuk panggil mereka. Kalau eselon II, saya yang panggil. Dan ketika saya panggil, saya katakan Anda baik di sini, kurang di sini. Jadi mereka semua dapat feedback. Seluruhnya dalam ruangan tertutup,” jelasnya.

Bila ada camat dan lurah yang mengatakan tidak tahu akan adanya rotasi, Anies mengatakan tidak mungkin. Menurutnya rotasi sudah direncanakan akan dilakukan dua pekan lalu. Tetapi akhirnya diundur menjadi Senin (25/2/2019) pekan ini.

“Sebetulnya, rencananya dua minggu lalu. Kemudian diundur. Jadi agak aneh saja kalau enggak tahu. Yang lainnya tahu, masak enggak tahu,” paparnya.

Meski begitu, Anies menegaskan, rotasi ini dilakukan murni bertujuan untuk penyegaran di pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

Sementara, Camat Cilandak, Tomy Fudirhatono, tidak tahu menahu sebab dirinya dicopot. Dia mengaku bingung setelah dicopot dari jabatannya. Dia juga tidak tahu jabatan dan ditempatkan dimana setelah pencopotan itu.

“Belum tahu nih saya,” kata Tomy ditemui seusai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta, Chaidir, meyakini sebagian besar pejabat lingkungan itu sudah tahu karena sudah mengambil undangan di Suku Badan Kepegawaian. Saat pelantikan, Anies memang tak membacakan jabatan baru.

Untuk itu, Selasa ini para wali kota akan mengumumkan jabatan baru para lurah dan camat.

“Hari ini diarahkan ke wali kota masing-masing,” kata Chaidir.

Terkait dengan ada atau tidaknya panggilan atau teguran, Chaidir menyatakan, untuk lurah dan camat memang tak perlu ada berita acara pemeriksaan (BAP).

“Kalau lurah sama camat kami tidak perlu diperiksa lagi karena langsung dari penilaian atasannya yaitu wali kota,” ujarnya.

Selain itu, Chaidir memastikan, pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam perombakan pejabat.

“Sudah dilaporkan ke KASN, ada rekomendasi,” pungkasnya.