Mahasiswa Mendesak Bupati Bebaskan Sikka dari KKN

MAUMERE – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), perilaku korupsi sudah menjadi benalu sosial. Aksinya, telah merusak struktur pemerintahan, menghambat jalannnya pemerintahan dan pembangunan.

“Korupsi adalah sikap hidup oknum atau kelompok orang, yang memakai uang sebagai standar kebenaran, dan sebagai kekuasaan mutlak. Karena itu kami mendesak, Bupati Sikka untuk menjadikan kabupaten ini bersih dari praktik KKN,” tegas ketua GMNI Cabang Sikka, Emilianus Y. Naga, dalam aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi, Minggu (9/12/2018).

Proses birokrasi yang lambat, akan memunculkan perilaku menginginkan jalan pintas. Proses yang cepat dibutuhkan dan akan dilakukan, meski harus memberi uang pelicin atau sogokan. Praktik tersebut, diyakini akan terus terjadi, selama tidak ada kontrol yang tegas dari pemerintah maupun masyarakat. Praktinya, akan memunculkan golongan pegawai yang termasuk dalam kategori Orang Kaya Baru (OKB).

“Korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi yang tidak pasti. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis,” tuturnya.

Korupsi, juga memupuk tradisi perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Aksinya mengesampingkan kepentingan publik. “Dengan begitu, korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Emilianus.

Stefanus, Sekretaris GMNI Sikka, seruan untuk melawan praktik-praktik KKN, selama ini baru sebatas rangkaian kata demi perubahan. Namun, implementasi dalam bentuk gerakan masih sulit dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian, untuk mendobrak serta merobohkan pilar-pilar korupsi. “Ibarat sakit di kepala tapi obatnya di kaki. Apalagi hakikat pemberantasan korupsi hanya menjadi komoditas politik, bahkan retorika ampuh untuk menarik simpati,” tuturnya.