Minim Infrastruktur, Desa di Kaltim Masih Kategori Tertinggal

BALIKPAPAN — Minimnya infrastruktur dan jarak tempuh yang jauh menjadikan rata-rata desa di Provinsi Kalimantan Timur masih kategori tertinggal. Indikatornyo terlihat dari pembangunan fisiknya.

Padahal Kalimantan Timur salah satu daerah penghasil batubara, minyak dan gas maupun kelapa sawit di Indonesia. Bahkan sejak 1960 hingga 1990 juga dikenal sebagai daerah penghasil kayu.

“Kaltim itu rata-rata desanya masih kategori tertinggal. Salah satu indikatornya dari pembangunan fisik,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur Moch Jauhari Effendi, dalam Workshop Dana Pemberdayaan Desa yang digelar oleh BPK Kaltim, di Balikpapan.

Ia menambahkan, jarak tempuh dari satu desa ke desa lainnya juga membutuhkan waktu berjam-jam, karena akses jalan yang sangat minim.

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kaltim, dari 7 Kabupaten di Kaltim yakni Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Kutai Kertangera (Kukar), Mahakam Ulu, Berau, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) hanya dua yang masuk kategori rata-rata desanya berkembang.

“Yang status desa berkembang hanya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Timur. Yang lain, termasuk Kutai Kertanegara masih statusnya tertinggal,” sebut pria yang disapa Jauhari, Kamis (15/11/2018).

Selain minimnya infrastruktur, dia melanjutkan, desa di Kaltim secara geografis wilayahya juga sangat luas. Bahkan ada satu desa yang wilayahnya lebih luas dari kabupaten di Pulau Jawa.

Terkait dana desa, Jauhar menyebutkan, sepanjang 2015-2018 yang disalurkan sudah mencapai Rp2,2 triliun. Dana itu digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan desa.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang menggunakan dana desa adalah pembangunan jembatan 22 unit, Posyandu 3 unit dan Polindes 1 unit. Pembangunan jalan desa sepanjang 19.148 meter, drainase sepanjang 1.188 meter.

“Pembangunan irigasi 21 unit. Sarana olahraga 85 unit, pasar desa 11 unit, embung desa 65 unit. Penyediaan air bersih 24 unit, pembuatan sumur 13 unit, pembuatan MCK 10 unit serta pembangunan tambatan perahu 14 unit,” tambahnya.

Adapun bidang pemberdayaan masyarakat desa, lanjut Jauhar telah dilakukan pelatihan masyarakat sebanyak 321 kegiatan, antara lain peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan dukungan atas pengelolaan hutan adat, dan dukungan atas kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh badan usaha milik desa (bumdes) maupun kelompok usaha masyarakat desa.