INDEF: Mitigasi Harga Terkendala Ketiadaan Data Pangan

JAKARTA — Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, ketiadaan data pangan yang akurat menjadi kendala pemerintah dalam memitigasi harga pangan.

Menurutnya, akurasi data diperlukan untuk perencanaan pengadaan, baik penyerapan oleh Badan Logistik (Bulog), agar saat impor pangan menjadi terukur.

“Jangan sampai polemik pro kontra impor dan tidak impor beras terjadi di internal pemerintah dan terekspos ke publik. Eksposure tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kurang cakap dalam mengatasi manajemen pangan nasional,” kata Enny pada konferensi pers “Mewaspadai Inflansi Pangan” di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya surplus beras 2,85 ton di 2018. Namun surplus tersebut akan tercapai apabila produksi beras pada November-Desember 2018 sesuai target masing-masing 1,5 juta ton.

Menurut Enny, untuk mencapai target produksi beras November-Desember 2018, sangat berat. Karena pada akhir tahun adalah musim tanam raya, bukan panen raya. Selain itu, ancaman banjir akibat musim hujan menjadi salah satu faktor penyumbang gagal panen.

“Surplus beras bukan jaminan harga beras stabil. Meski diprediksi surplus. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu aksesibilitas dan pasokan,” tegasnya.

Namun sayangnya, kata Enny, pasokan ada tetapi beras tersebut tidak tersedia di pasaran. Sehingga tren harga tinggi di akhir tahun menjadi moral hazard para oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari rente dengan penimbunan.

Sehingga menurutnya, ketegasan satgas pangan diperlukan untuk antisipasi moral hazard yang bisa muncul.

Kembali dia menegaskan, pasokan beras ada, tapi Bulog terkendala melakukan penyerapan gabah atau beras di masyarakat. Mereka memiliki ketentuan dalam menyerap beras seperti kadar air dan harga. Sehingga tidak semua beras yang ada di masyarakat bisa diserap.

Enny mengimbau agar pemerintah mengupayakan langkah strategis mitigasi kenaikan harga. Hal yang perlu diusahakan oleh pemerintah untuk memitigasi kenaikan harga pangan beras dan juga komoditas lain.

Adalah sebut dia, pemerintah harus memastikan beras November- Desember 2018 sesuai target. Pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah yang akan panen pada bulan tersebut. Ini guna memastikan panen berhasil dengan cara pengendalian hama dan mitigasi banjir.

“Pemerintah harus memastikan stok beras gudang bulog minimal 1,5 juta ton per bulan. Tentu harus dengan menyusun neraca beras lebih akurat, up to date dan dinamis,” ujarnya.