DPRD Situbondo Harapkan Direktur BPR Syariah Kembangkan UMKM

SITUBONDO  – DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menginginkan calon Direktur BPR Syariah yang lolos nantinya memiliki orientasi dan komitmen mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Oleh karena itu kami meminta agar dalam seleksi rekrutmen direktur BPRS ‘track record’ atau rekam jejak calon jadi prioritas utama berkomitmen mengembangkan UMKM,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, kepada wartawan di Situbondo, Minggu.

Ia juga menegaskan agar proses seleksi direktur BPRS dilakukan secara transparan dan, katanya, Komisi II DPRD setempat akan terus memantau setiap tahapan proses seleksi rekrutmen direktur BPRS Situbondo.

Menurut dia, baru kali ini rekrutmen calon direktur BPR Syariah yang merupakan BUMD milik pemerintah daerah dilakukan secara terbuka.

Selain itu, lanjut dia, calon direktur BPR Syariah perlu memiliki orientasi dan komitmen mengembangkan UMKM di Situbondo, karena salah satu tujuan pendirian BPR Syariah untuk memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pedagang kecil.

“Pemkab Situbondo harus belajar dari direktur sebelumnya yang diberhentikan karena dinilai gagal menjalankan BPR Syariah,” ucapnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Situbondo, Syaifullah, mengemukakan, saat ini tercatat ada lima calon direktur BPR Syariah mengikuti seleksi.

“Lima calon yang sudah dinyatakan lulus administrasi tersebut mengikuti tes tulis pada hari ini,” katanya.

Sekda Syaifullah menjelaskan, sebelumnya pelamar direktur BPRS sebenarnya ada 10 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi hanya lima orang memenuhi syarat menjadi calon direktur bank milik Pemkab Situbondo itu.