Ratusan Daftar Pemilih Tetap di Jember Tidak Penuhi Syarat

JEMBER – Ratusan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kabupaten Jember, ternyata tidak memenuhi syarat (TMS). Ratusan data pemilih TMS ini berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, selama dibukanya posko pengaduan DPT di masing-masing kantor panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

“Kita sudah membuat regulasi untuk Panwascam, untuk membuat laporan secara berkala empat hari sekali kepada kita, tentang temuan daftar pemilih di lapangan,” terang Komisioner Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Jember, Endah Prasetyowati. saat dikonfirmasi Cendana News, Rabu (10/10/2018).

Untuk sementara ini, lanjut Endah, ada sejumlah temuan di lapangan berkaitan dengan daftar pemilih Pemilu 2019. Di antaranya, terdapat 339 pemilih yang sudah masuk DPT, ternyata tidak memenuhi syarat.

“Baik dikarenakan meninggal dunia maupun karena faktor lainnya, seperti pindah domisili ke daerah lain,” terangnya.

Pihaknya juga menemukan 67 pemilih yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Selain itu, juga terdapat sekitar 152 pemilih yang datanya salah.

“Sementara 20 pemilih lainnya belum memiliki KTP Elektronik,” terangnya.

Temuan tersebut, kata Endah, masih besar kemungkinannya bertambah, mengingat posko pengaduan yang berada di tiap kantor panwascam masih akan terus dibuka hingga 20 Oktober 2018.

“Kita terus melakukan pencermatan DPT kembali sampai tanggal 20 Oktober. Jadi, kemungkinan bertambah masih ada,” tuturnya.

Lebih jauh, Endah menyampaikan, seluruh temuan Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU Jember. Namun, sampai hari ini masih belum ada jawaban resmi dari KPU.

“Sehari setelah laporan diserahkan Panwascam, kita langsung rekomendasikan saran perbaikan ke KPU. Informasinya masih ditindaklanjuti, karena KPU juga membuka posko pengaduan. Tapi, sampai hari ini masih belum ada jawaban secara resmi,” tukasnya.

Sesuai aturan yang berlaku, tahapan penetapan DPT setelah perubahan dilakukan sebagaimana tahapan DPT yang pertama. Yakni, ada tahapan rekapitulasi dari tingkat desa, kecamatan hingga rapat pleno kabupaten.

“Untuk agenda rapat pleno kapan, sudah menjadi ranah KPU. Kami hanya bertugas untuk mengawasi, kalau ada temuan kita komunikasikan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Jember, Achmad Hanafi, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait rekomendasi dari Bawaslu Jember.

“Saya akan cek dulu, besok akan kita sampaikan ke media, apakah sudah masuk dan bagaimana tindaklanjutnya,” jawabnya, singkat.