MILF Belajar Implementasi Perdamaian di Aceh
Bendera Front Pembebasan Islam Moro - Dok: Wikipedia
Ia mengatakan Pemerintah Aceh juga menyediakan dana melalui otonomi khusus untuk penyelengaraan lembaga tersebut dan untuk melaksanakan kewenangan maka dibentuklah berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan hak dan semua itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Jakfar menambahkan untuk merawat perdamaian para pihak membangun hubungan dengan azas saling percaya sehingga proses pembangunan di Aceh dapat berjalan dengan baik. (Ant)