Kerugian Gempa-Tsunami di Sulteng Rp13,82 Triliun

JAKARTA – Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pendataan, kaji cepat, untuk menghitung dampak bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hasil perhitungan sementara kerugian dan kerusakan, per 20 Oktober 2018, mencapai lebih dari Rp13,82 triliun. Diperkirakan dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana tersebut, masih akan bertambah. “Dari Rp13,82 triliun tersebut, dampak kerugian ekonomi mencapai Rp1,99 triliun, dan kerusakan mencapai Rp11,83 triliun,” ungkap Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Minggu (21/10/2018).

Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana ini meliputi lima sektor pembangunan, yaitu kerugian dan kerusakan di sektor permukiman mencapai Rp7,95 triliun, sektor infrastruktur Rp701,8 miliar, sektor ekonomi produktif Rp1,66 triliun, sektor sosial Rp3,13 tiliun, dan lintas sektor mencapai Rp378 miliar.

Dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman menjadi yang paling besar, karena luas dan masifnya dampak bencana. Hampir di sepanjang pantai di Teluk Palu, bangunan rusak dan rata dengan tanah. Terjangan tsunami dengan ketinggian antara 2,2 hingga 11,3 meter, dengan landaan terjauh mencapai hampir 0,5 kilometer, telah menghancurkan permukiman di daerah tersebut.

Begitu juga amblesan dan pengangkatan permukiman di Balaroa. Likuefaksi, yang menenggelamkan permukiman di Petobo, Jono Oge dan Sibalaya, telah menyebabkan ribuan rumah hilang. “Berdasarkan sebaran wilayah, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp7,63 triliun, Kabupaten Sigi Rp4,29 triliun, Donggala Rp1,61 triliun dan Parigi Moutong mencapai Rp393 miliar. Sedangkan perhitungan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum dilakukan perhitungan,” rincinya.

Menurut Sutopo, diperkirakan untuk membangun kembali daerah terdampak bencana, pada saat periode rehabilitasi dan rekonstruksi, akan memerlukan anggaran lebih dari Rp10 triliun. Tentu itu bukan tugas yang mudah dan ringan, namun pemerintah baik pusat maupun daerah, siap membangun kembali. Dan membangun yang lebih baik dan aman, sesuai prinsip build back better and safer.