Irwan: Profesionalisme Ahli Gizi Menjadikan Negara Kuat

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebutkan, Bangsa yang kuat dikarenakan mengosumsi makanan yang bergizi seimbang dan mencukupi. Mewujudkan hal tersebut, perlu keterlibatan dari segala pihak, terutama pihak kesehatan, seperti tenaga gizi seperti dietisien dan nutrisionis.

“Profesionalisme ahli gizi menjadikan negara kita kuat,” sebutnya dalam kegiatan pelatihan asuhan gizi dan dietetik (PAGD) VI di Padang, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, masalah gizi masih terus bermunculan, sehingga SDM tenaga gizi perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan zaman.

Ia berpendapat, masalah di daerah tidak sekadar kekurangan gizi. Tetapi ada masalah lain yang bermunculan akibat ketidakseimbangan asupan yang diberikan pada anak. Seperti stunting (perawakan pendek), wasting (gizi buruk) serta overweight (obesitas).

“Kondisi itu sangat membutuhkan sentuhan layanan gizi dari tenaga kesehatan tentang bagaimana pengaturan konsumsi yang tepat,” jelasnya.

Ia berkata pelatihan gizi sangat membantu menyelesaikan permasalahan. Sebab, masyarakat tidak begitu mengerti tentang ilmu dietetik atau praktik penerapan ilmu dan seni pengaturan macam, serta jumlah makanan berdasar kondisi kesehatan, kebutuhan gizi dan keadaan ekonomi.

“Ilmu tentang dietetik ini yang perlu disebarkan ke masyarakat. Sebab di Sumatera Barat dulu pernah ada kasus anak obesitas yang sampai kesulitan bernafas. Artinya tak hanya gizi buruk ancamannya,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Merry Yuliesday menjelaskan gizi buruk di daerah tersebut jika dilihat dari angka, mengalami turun pada 2017 menjadi 358 kasus dibandingkan tahun sebelumnya tercatat 411 kasus.

“Penurunan kasus gizi buruk hampir merata di setiap kabupaten/kota di provinsi itu, meskipun lima daerah masih terjadi peningkatan,” ujarnya.

Daerah yang kasus gizi buruk meningkat itu, seperti Kabupaten Pesisir Selatan dari 19 kasus pada 2016 menjadi 26 kasus pada 2017, Tanah Datar dari 20 menjadi 38 kasus, Sijunjung dari 20 kasus menjadi 42 kasus, Lima Puluh Kota dari 11 kasus menjadi 12 kasus dan Bukittinggi dari satu kasus menjadi tujuh kasus.

Sedangkan untuk gizi buruk tertinggi terdapat di Kota Padang dengan jumlah 66 kasus dan diikuti Kabupaten Sijunjung dengan 42 kasus.

Menurutnya, gizi buruk bukan hanya terjadi karena faktor ekonomi, namun bisa disebabkan kurangnya pendidikan dan perhatian orang tua terhadap pemenuhan gizi anak.

“Selain itu juga diikuti dengan pola makan yang tidak seimbang pada orang tua ketika hamil, karena pemenuhan gizi dimulai ketika anak berada di dalam kandungan,” tambahnya.

Sementara itu, gizi buruk selama 2017 terjadi 40 kasus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 8 kasus di Kabupaten Solok, dan 26 kasus di Padang Pariaman. Sebanyak 10 kasus di Kabupaten Agam, 8 kasus di Pasaman, 6 kasus di Solok Selatan, 8 kasus di Dharmasraya, dan 28 kasus di Pasaman Barat. Kemudian 10 kasus di Solok, 9 kasus di Sawahlunto, 1 kasus di Padang Panjang, 7 kasus di Bukittinggi, 9 kasus di Payakumbuh, dan 4 kasus di Pariaman.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDi), Miranti Gotawa mengatakan, mengatasi permasalahan gizi juga merupakan tugas dan tanggung jawab bagi tenaga kesehatan terutama tenaga gizi seperti dietisien dan nutrisionis. Mereka dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan gizi berbasis SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit).

“Dengan cara pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan profesionalisme sehingga kualitas pelayanan masyarakat terus meningkat,” tutupnya.