DPRD Sikka Ragukan Target PAD Terwujud

MAUMERE — Hampir semua dari 8 fraksi yang ada di DPRD kabupaten Sikka mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang oleh pemerintah dinaikkan dari Rp104,336 miliar menjadi Rp113,842 miliar atau naik sebesar 9,11 persen dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Berkenaan dengan kenaikan PAD yang diproyeksikan dalam 2018, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah sekaligus mempertanyakan keseriusannya,” tegas ketua fraksi Nasdem DPRD Sikka, Siflan Angi, Selasa (23/10/2018).

Dalam rapat paripurna pengantar nota keuangan bupati Sikka terkait dengan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2018, fraksi Nasdem mengingatkan agar kenaikan PAD yang disampaikan jangan sebatas proyeksi, tetapi harus diwujudkan.

“Fraksi meragukan kenaikan PAD ini dan meminta pemerintah harus dapat menjelaskan secara rinci dan riil kenaikan dimaksud didapat dari pos-pos mana saja,” sebut Siflan.

Hal senada juga disampaikan fraksi PDIP seperti dibacakan Alfonsus Ambrosius dalam pemandangan fraksinya yang mengharapkan, agar target PAD dapat tercapai, mengingat tahun anggaran 2018 tinggal dua bulan saja.

“Fraksi PDIP mendukung penuh langkah-langkah pemerintah agar target PAD ini juga dapat terealisasi. Anggaran yang ada, dapat dimanfaatkan guna mengakomodir berbagai usulan program yang sifatnya mendesak untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kenaikan PAD yang telah ditetapkan pemerintah meski tahun anggaran 2018 hanya tersisa 2 bulan sehingga pemerintah harus bekerja keras mewujudkannya.

“Dengan waktu yang tersisa pemerintah harus bekerja lebih maksimal dan efektif sehingga target capaian PAD ini sungguh dapat terealisasikan dengan kenaikan sebesar Rp9 miliar lebih,” tutur Fabianus Toa, ketua fraksi Gerindra.

Sedangkan fraksi partai Golkar meminta agar pemerintah konsisten dengan target PAD yang sudah ditetapkan dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan untuk optimal bekerja.

“Dengan demikian target yang ditetapkan dapat tercapai dan jangan sampai proyeksi PAD yang ditetapkan hanya sekedar retorika belaka tanpa sebuah kajian yang mendalam,” tegas Mari Angelorum Mayestatis, ketua fraksi partai Golkar.

Hal senada juga disampaikan fraksi Hanura, pemerintah diminta lebih giat menggali potensi lokal yang ada.

“Pemerintah harus menggal untuk meningkatkan PAD dan pendapatan dari pajak serta retribusi dengan cara memperkuat pengawasan, sehingga terhindar dari kebocoran dan memperlajari sebab-sebab menurunnya pendapatan dari sektor tersebut,” pungkasnya.