Moratorium TKI Suburkan Perdagangan Orang

Menurut dia, Pemerintah NTT sebaiknya fokus membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Standar Internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk membina dan menempah para tenaga kerja.

“Dengan demikian, produk tenaga kerja yang kita hasilkan melalui BLK dan LTSA itu, sudah benar-benar profesional dan siap untuk disalurkan ke pasr-pasar internasional sesuai permintaan negara bersangkutan,” ujarnya.

Karena itu, Gabriel Goa berharap agar pemerintahan Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi segera membangun sebuah BLK dan LTSA di Tambolaka untuk melayani para calon TKI asal Pulau Sumba.

Selain itu, di Kupang untuk melayani para TKI asal Pulau Timor, Semau, Rote Ndao dan Sabu Raijua, serta di Maumere untuk melayani para TKI dari Pulau Flores dan Lembata serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

“Jika BLK dan LTSA ini terwujud, saya optimistis produk tenaga kerja yang dihasilkan sudah sesuai keinginan pasar, sekaligus untuk meminimalisir praktik perdagangan orang yang terjadi selama ini,” katanya.

Atas dasar itu, ia berharap agar pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakilnya Josef Nae Soi perlu memikirkan kembali untuk melakukan moratorium tersebut, agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. (Ant)