Kunjungan Presiden Soeharto di Sarajevo -Dok soehartolibrary.id
JAKARTA – Tanggal 21 September, diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional (International Day of Peace), atau ada yang menyebutnya sebagai Hari Perdamaian Dunia (World Peace Day).
Sebuah peringatan yang diperuntukkan demi perdamaian dunia, dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Misalnya, demi berakhirnya perang dan kekerasan yang disebabkan oleh suatu gencatan senjata, sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan.
Dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia menyatakan turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan kiprah Presiden Soeharto selama masa pemerintahannya di masa Orde Baru, dalam usaha untuk turut mewujudkan perdamaian dunia.
Bertepatan dengan peringatan Hari Perdamaian Internasional pada 21 September 1992, Presiden Soeharto menghadiri Sidang Umum (SU) Ke-47 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, pada 24 September 1992, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya di depan sidang umum, sebagaimana dilansir dalam http://soeharto.co, mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, yang ditulis oleh Tim Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.
Dalam pidatonya, Presiden Soeharto, antara lain mengatakan, bahwa sudah waktunya bagi negara-negara Utara maupun Selatan untuk menumbuhkan suatu kesepakatan baru, mengenai pembangunan dan menggalang suatu kemitraan demokratis dalam merumuskan penyelesaian global terhadap masalah-masalah global.
“Hanya dengan cara demikianlah, kita dapat membebaskan ekonomi dunia dari kemelut yang menghinggapinya dewasa ini,“ tegas Presiden Soeharto.
Kemudian, Presiden Soeharto mengingatkan perlunya menghapuskan berbagai lembaga dan modalitas yang tidak adil, yang telah menyebabkan semakin mendalamnya kesenjangan dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi internasional, serta semakin melebarnya jurang kemakmuran dan teknologi antara negara maju dan negara berkembang.
“Hanya dengan cara demikianlah, kita dapat mengadakan perombakan tatanan dan hubungan ekonomi internasional, sehingga menjadikannya lebih adil dan lebih tangguh,“ papar Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto mengatakan, bahwa negara-negara Non-Blok menyerukan dihidupkannya kembali dialog yang konstruktif antara Utara dan Selatan.
“Dewasa ini, nasib dan kepentingan Utara dan Selatan belum pernah sedemikian erat terkait. Tanpa adanya stabilitas dan pembangunan di Selatan, pihak Utara tidak mungkin dapat mempertahankan terus laju kesejahteraan ekonominya,” kata Presiden Soeharto, mengingatkan.
Dalam pidatonya pula, Presiden Soeharto menyampaikan hasil-hasil KTT GNB ke-10 di Jakarta, dan menjabarkan beberapa hasil-hasil KTT tersebut, antara lain tekat dan upaya GNB untuk meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan.
Presiden menekankan kembali, bahwa bagi negara-negara Non-Blok, suatu tatanan dunia baru hanya akan tangguh dan dapat diterima oleh semua, bila didirikan atas dasar pengakuan, bahwa PBB merupakan unsur pokok dan kerangka universalnya, dan tatanan tersebut sepenuhnya berakar pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.
Setelah itu, Presiden Soeharto menyerukan perlunya memperluas keanggotaan Dewan Keamanan PBB, dan meninjau kembali secara konstruktif cara-cara hak veto dilaksanakan dalam usaha menjadikan organisasi dunia tersebut lebih demokratis.
“Gerakan Non-Blok mendesak, agar PBB harus juga mencerminkan asas demokrasi dalam bentuk keadilan, persamaan, dan keterbukaan, baik dalam perwakilan negara anggotanya maupun dalam proses pengambilan keputusan,” kata Presiden Soeharto.
Sejarah mencatat, Presiden Soeharto, termasuk presiden yang berani dan bernyali datang ke daerah konflik di Bosnia Herzegovina, sebagaimana yang diceritakan Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat itu sebagai Komandan Grup A Paspampres tahun 1995, dalam buku “Pak Harto The Untold Stories” yang diterbitkan Gramedia, 2012.
Presiden Soeharto menginjakkan kaki di Sarajevo, ibukota Bosnia Herzegovina, pada 13 Maret 1995. Saat itu, pecahan negara Yugoslavia terlibat perang antarfraksi. Namun, Presiden Soeharto tetap bersikukuh mengunjungi Bosnia.
Pada saat itu, PBB pun tidak menjamin keamanan kunjungan. Suasana perang begitu terasa, bandara dikuasai pihak yang bertikai. Satu sisi oleh Serbia dan sisi lain oleh Bosnia Herzegovina.
Keberanian Presiden Soeharto tentu patut diacungi jempol. Bahkan, Presiden Soeharto menolak menggunakan helm dan rompi anti peluru. Presiden Soeharto begitu sangat percaya pengamanan, baik dari pihak Indonesia dan Bosnia.
Jerih payah Presiden Soeharto membuahkan hasil, karena Presiden Soeharto dapat berjumpa dengan sahabatnya, Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic di Istana Kepresidenan.
Kunjungan berjalan lancar, walaupun masih terdengar dentuman bom dan tembakan. Dan rombongan selamat tiba kembali di Tanah Air.
Presiden Soeharto bersikukuh datang, padahal situasi keamanan tidak kondusif, karena Indonesia adalah pemimpin Gerakan Non Blok (GNB) periode 1992-1995, yang tidak mempunyai uang.
Ada negara anggota yang dilanda kesusahan dan tidak bisa dibantu dengan uang, maka untuk itulah ia datang untuk menengok.
Bagi Presiden Soeharto, hal yang penting adalah pihak yang didatangi merasa senang, morilnya naik, sehingga menambah semangat untuk bangkit mengatasi konflik.
Kita tentu patut berbangga pada sosok Presiden Soeharto yang bernyali dan berani menghadapi risiko, yang ditunjukkan dengan mengunjungi negara yang dilanda konflik.
Meski Indonesia tidak berlimpahan uang, namun masih bisa memberikan perhatian yang nilainya tidak bisa diuangkan, bahkan dapat menambah moril, bahwa kita merupakan bangsa besar, yang mengutamakan persahabatan dan perdamaian, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia memang turut serta mewujudkan perdamaian dunia.
