Empat Demonstran Tewas Ditembak Tentara Pemerintah di Ethiopia

ADDIS ABABA – Pasukan keamanan di Provinsi Somali, Ethiopia, menembak mati empat pengunjuk rasa pada Senin (6/8/2018). Para demonstran tersebut adalah penentang aksi penjarahan terhadap toko dan rumah kaum moniritas di daerah tersebut.

Kekerasan pecah di ibu kota Provinsi Somali, Jijiga, pada Sabtu (4/8/2018). Massa menjarah harta milik etnis minoritas. Pemerintah menyebut, aksi masa tersebut dipicu sengketa antara pejabat daerah dan pusat. “Penjarahan itu memaksa ribuan warga mengungsi mencari perlindungan di sebuah gereja Ortodoks Ethiopia sejak Jumat (3/8/2018),” ujar warga setempat, Selasa (7/8/2018).

Warga memblokade jalanan di sekitar gereja untuk berunjuk rasa. Namun aksi tersebut di datangi oleh tentara yang langsung menembaki para demonstran. Saksi yang menolak untuk diungkap identitasnya itu mengaku, melihat empat jasad setelah massa membubarkan diri. Sementara pasca penembakan tersebut, suara tembakan terdengar sepanjang hari.

Di tengah gelombang kekerasan itu, Gubernur Provinsi Somali, Abdi Mohammed Omer memilih mengundurkan diri pada Senin (6/8/2018) malam waktu setempat. Sementara sebelumnya, juru bicara pemerintah pusat Ahmed Shide mengatakan, pejabat di Somali sengaja memprovokasi agar terjadi kekerasan. Hal itu dilakukan pada saat ada upaya penghukuman terhadap para pelanggar hak asasi manusia.

“Para pejabat lokal mengklaim mereka dipaksa untuk mundur secara ilegal. Selain itu, sebuah kelompok paramiliter lokal juga ambil bagian dalam aksi kekerasan dengan instruksi dari para pejabat lokal. Beberapa infrastruktur publik telah dihancurkan sementara warga sipil menjadi korban pembunuhan dan penjarahan. Sejumlah tempat ibadah juga diserang dan bank-bank dirampok,” kata Shide dalam konferensi pers.

Shide menuding, aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok anak muda, yang diatur oleh beberapa pejabat Region Somali. Beberapa saksi mengatakan, tentara pemerintah telah dikerahkan sejak Jumat (3/8/2018) malam. Sementara pemerintah baru memberikan instruksi untuk memulai operasi pemulihan keamanan pada Senin (6/8/2018).

Wilayah Somali telah menjadi tempat pergolakan kekerasan sporadis sepanjang tiga dekade terakhir. Pasukan pemerintah, sejak 1984 memerangi kelompok gerilyawan Front Pembebasan Nasional Ogaden (ONLF) yang ingin memerdekakan diri. Sejak 2017, pertempuran di sepanjang perbatasan Provinsi Somali dan Provinsi Oromiya telah membuat puluhan ribu orang mengungsi. Pada Juli tahun ini, sejumlah pejabat Somali dituding pemerintah pusat di Addis Ababa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. (Ant)