MAUMERE – Kabupaten Sikka termasuk 5 kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar angka Kematian Ibu dan Anak (KIA) di provinsi NTT. Hal ini menjadi tantangan bagi kabupaten Sikka ke depan agar bisa menekan. Bila tidak ditangani dengan serius maka akan menjadi kendala besar nantinya.
“Ada enam aspek yang perlu diperhatikan yakni SDM, peralatan, obat dan bahan, sistem, bangunan dan anggaran. Anggaran ini terkait erat dengan kebijakan dan harus ada payung hukumnya,” sebut Andreas Sihotang, Manajer Proyek GPSA (Global Partnership for Social Accountability), Wahana Visi Indonesia (WVI), Sabtu (7/7/2018).
Dari segi kebijakan, sebut Andreas, kabupaten Sikka belum mendukung rencana menekan angka kematian ibu dan anak. Tahun 2016 provinsi NTT mengeluarkan Perda penyelenggaran kesehatan ibu dan anak sementara tahun 2009 Pergub revolusi KIA baru muncul. Jadi setelah sekian tahun ada peraturan gubernur baru ada Perdanya.

“Sementara di kabupaten Sikka sampai sekarang belum ada Perda dan Rencana Aksi Daerah. Yang perlu dikaji lebih jauh adalah efektivitas dari anggaran. Nanti ada pemimpin baru, kebijakan yang menyasar kesehatan ibu dan anak harus lebih baik lagi,” tegasnya.
WVI bekerja bersama berbagai pihak, tandas Andreas, untuk kesejahteraan anak dan salah satu isu terkait kesejahteraan anak adalah kesehatan ibu dan anak yang menjadi salah satu konsen besar lembaga ini. Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang angka kematian ibu dan bayinya masih tinggi dibandingkan tingkat nasional.