Pemerintah Naikkan Dana Desa jadi Rp80 Triliun

GUNUNG KIDUL  – Pemerintah Republik Indonesia mewacanakan akan menaikkan anggaran dana desa pada 2019 dari Rp60 triliun menjadi Rp73 triliun hingga Rp80 triliun.

“Mari kita doakan keuangan negara cukup untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp80 triliun pada 2018,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.

Ia menyebutkan saat awal pencarian dana desa pada 2015 banyak mendapat perlawanan dari berbagai pihak, dengan alasan pemerintah desa belum siap. Namun, Presiden Joko Widodo tetap bersikeras tetap ada dana desa.

Sampai saat ini, dana desa sangat bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi desa dan percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Ada pun, besaran dana desa dari 2015 hingga 2018 berturut-turut, yakni Rp20,67 triliun dengan serapan 82,72 persen, Rp46,98 triliun dengan serapan 97,65 persen, Rp60 triliun dengan serapan 98,54 persen dan Rp60 triliun.

Dana desa tersebut mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Adapun manfaat dana desa aktivitas ekonomi masyarakat, yakni jalan desa 123.858 km, jembatan 791.258 meter, pasar desa 6.576 unit, tambatan perahu 2.960 unit, embung 1.971 unit, irigasi 28.830 unit dan sarana olahraga 3.111 unit.

“Dalam sejarah pembangunan jalan desa, baru terjadi dalam tiga tahun teraknir. Hal ini berkat adanya dana desa,” ujarnya.

Selain itu, kata Eko, dana desa mampu menekan gini rasio ditingkat desa. Dibandingkan 2015, rasio gini 2018 di perdesaan mengalami penurunan, yaitu sekitar 0,010. Selanjutnya, pertama kali angka kemiskinan Indonesia hanya satu digit, terendah sejak 1998, yaitu mencapai 9,82 persen atau 25,95 juta jiwa.

“Tentu hal ini menjadi prestasi sendiri. Ke depan, dana desa akan ditingkatkan karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di desa dan pelosok-pelosok,” tambahnya. (Ant)