Paslon Bupati-Wabub Bangkalan Gugat Hasil Pilkada

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah, yang diajukan oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

“Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan nomor urut 1, Moch. Fand AI Fauzi dan Sudarmawan, melalui kuasa hukumnya, mengungkapkan, bahwa total suara sah telah melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT), DPT Tambahan, dan jumlah surat suara cadangan pada hari pemungutan suara. Paslon nomor urut 1 juga mengungkapkan, bahwa jumlah kehadiran pemilih dalam DPT mencapai angka 100 persen di 14 kecamatan dari 18 kecamatan,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Selanjutnya, kata Fajar,  Pemohon mengungkapkan, bahwa jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah di sebagian tempat pemungutan suara (TPS), telah melebihi jumlah surat suara yang diterima. Di samping itu, Paslon nomor urut 1 juga menilai telah terjadi praktik intimidasi saat pemungutan suara di Kecamatan Tanah Merah.

“Hal tersebut karena saksi Pemohon dilarang masuk untuk memantau jalannya kegiatan pemungutan suara di TPS-TPS kecamatan tersebut. Berdasarkan keterangan Pemohon, telah ditemukan juga salinan DPT berisikan nama pemilih yang telah meninggal  atau tidak sedang berada di Indonesia, karena alasan pekerjaan di kecamatan Tanjung Bumi,” ungkapnya.

Sementara itu, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan nomor urut 2, Imam Buchori dan Mondir A Rofii, lanjut Fajar, juga mengajukan keberatan yang sama terkait perolehan jumlah suara sah dan tidak sah serta praktik intimidasi saat pemungutan suara dilaksanakan.

“Paslon nomor urut 2 juga menerangkan, terjadinya pembagian sembako beserta uang pecahan Rp50.000 dan Rp100. 000 dalam gambar Paslon nomor urut 3, di masa tenang dan satu hari setelah pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK memerintahkan KPU Bangkalan untuk melakukan pemungutan suara ulang,” sebutnya.

Sementara itu, Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo nomor urut 1, Adhan Dambea dan Hardi Hemeto, mengajukan keberatan kepada KPU setempat atas kemenangan petahana yang unggul 5,23 persen dari Pemohon.

Menurut Pemohon, Ketua KPU Gorontalo telah terbukti melakukan pelanggaran menerima berkas calon Wakil Wali Kota  An. Ryan. F. Kono di luar tahapan ketentuan pemilihan.

“Pemohon mengungkapkan, mutasi pejabat oleh calon petahana yang menurutnya telah melanggar ketentuan mutasi dalam UU Pilkada. Pemohon juga menilai, calon petahana menggunakan otoritas gubernur untuk mempengaruhi masyarakat melalui pidato yang disampaikan perihal bantuan program kepada Pemerintah Kota Gorontalo,” katanya.

Atas pelanggaran tersebut, sebut Fajar, Pemohon melihat, bahwa calon petahana seharusnya memperoleh suara 0 (nol) persen dalam pemilihan.

Hari ini, MK menggelar sidang pendahulu di 35 perkara dari 70 perkara yang masuk ke MK dalam pilkada serentak beberapa waktu lalu. Dari semua gugatan itu, mayoritas soal dugaan adanya money politics, netralitas ASN, dan intimidasi.