Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyuningsih (tengah). –Foto: Turmuzi
MATARAM – Komoditas pangan masih menjadi sektor yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap masalah kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibandingkan komoditas lain seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
“Ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada Maret 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,98 persen untuk perkotaan, dan 76,32 persen untuk pedesaan” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Senin (16/7/2018).
Pada periode September 2017 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di pedesaan mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 3,001 pada September 2017 menjadi 3,241 pada Maret 2018.
Untuk pedesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 2,316 pada September 2017 menjadi 2,448 pada Maret 2018. Ini mengindikasikan, bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di pedesaan cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan.
“Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan meningkat dari 0,762 pada September 2017 menjadi 0,905 pada Maret 2018” katanya.
Untuk pedesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,522 pada September 2017 menjadi 0,601 pada Maret 2018. Dengan meningkatnya P2, berarti kesenjangan di antara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar.
Selama periode September 2017 – Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1,83 ribu orang dari 368,55 ribu orang pada September 2017 menjadi 370,38 ribu orang pada Maret 2018, sebaliknya di daerah pedesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,49 ribu orang dari 379,57 ribu orang pada September 2017, menjadi 367,08 ribu orang pada Maret 2018.
Meski demikian, Endang menjelaskan, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mengalami penurunan mencapai 737,46 ribu orang atau 14,75 persen. Jika dilihat dalam periode september 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 10,66 ribu orang atau 0,30 persen.
“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,94 persen pada Maret 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,06 persen, pada September 2017 menjadi 13,72 persen pada Maret 2018” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, mengatakan, penurunan kemiskinan itu merupakan hasil kerja keras semua pihak, dari berbagai program pemerintah provinsi, kabupaten/kota di NTB.
Ke depan, pengentasan kemiskinan harus diperkuat lagi dengan integtasi program antardinas. Program itu sifatnya berkelanjutan. Sasaran yang dituju pun harus tepat. Dinas Sosial akan melakukan pengawasan pelaksaan program PKH dan beras sejahtera, supaya tidak dibagi rata. Sistem bantuan pangan nontunai akan diperkuat.
