BPBD NTB Diminta Lebih Responsif Hadapi Kekeringan

MATARAM – Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD), Provinsi Nusa Tenggara Barat, diminta lebih responsif dan cepat tanggap, mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau.

“Harus lebih cepat tanggap dalam penanganan kekeringan dan krisis air bersih, dengan cepat turun lapangan melakukan penanganan, baik dalam bentuk droping air bersih maupun langkah antisipasi lain”, kata Gubernur NTB, Zainul Majdi, di Mataram, Rabu (25/7/2018).

Melakukan pemetaan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, sehingga ketika masyarakat mengalami kekeringan dan membutuhkan suplai air bersih bisa langsung disalurkan.

Majdi juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarpihak terkait, mulai dari BPBD, Dinas Sosial dan Balai Wilayah Sungai (BWS), sehingga penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

“Harus saling berkoordinasi, jangan jalan sendiri, supaya penanganan bencana kekeringan dapat lebih maksimal dilakukan, mulai dari persiapan anggaran, termasuk dalam memperkuat koordinasi”, katanya.

Sebelumnya, Kepala BPBD NTB H. Muhammad Rum, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan semua kepala BPBD se-NTB. Dari paparan BMKG, diprediksi kekeringan panjang akan terjadi Oktober hingga September, akan terjadi El Nino.

Rum juga menjelaskan, bahwa kemungkinan puncak dari bencana kekeringan akan terjadi pada Agustus- September di hampir semua daerah, kecuali kota Mataram bisa dikategorikan kekeringan. Tapi, sampai saat ini, belum ada kab/kota menetapkan status darurat kekeringan.

BPBD juga telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi dampak kekeringan. Salah satunya, dengan memberikan suplai air bersih ke wilayah-wilayah yang cukup parah.