Penyerapan Anggaran Tahun 2018 DKI Rendah

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta di tahun anggaran 2018 masih sangat rendah. Serapan sampai pertengahan 2018 baru mencapai 24 persen.

Sandiaga menyebut kondisi itu tidak sehat. “Penyerapan APBD (hingga pertengahan 2018) masih 24%. Ini karena efek stick hockey. Kita menginginkan ada perubahan dari pola penyerapan seperti ini, karena ini tidak sehat penyerapannya,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Sandiaga mengklaim, berupaya agar serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta seusai dengan target. Diinginkan adanya perubahan pola serapan anggaran yang selalu meningkat pada akhir tahun yang disebutnya sebagai efek stick hockey.

“Kita harapkan nanti penyerapan di paruh kedua untuk 2018 ini akan lebih baik sehingga tidak ada penumpukan penyerapan itu di akhir triwulan keempat, yaitu bulan November-Desember, seperti pola-pola sebelum ini,” terang Sandiaga.

Salah satu faktor yang menyebabkan serapan anggaran tidak mencapai target adalah soal perencanaan yang kurang matang. “Kalau ada perencanaan yang kurang sempurna sebelumnya, kita akan coret. Jadi tidak ada anggaran atau penyerapan yang akan dilakukan tanpa perencanaan yang lebih baik ke depan. Misalnya, mau membangun gedung tapi tanahnya belum diselesaikan dari segi legalitasnya, simpel, seperti itu,” tuturnya.

Mantan pengusaha itu menyebut, masalah legalitas tanah kerap dianggap enteng oleh pejabat Pemprov DKI. Terkait adanya beberapa proyek yang anggarannya sudah tersedia tetapi tidak bisa berjalan karena legalitas. Dengan perbaikan pola perencanaan akan berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi DKI.

“Kalau goverment spendingnya atau penyerapan dari anggaran pemerintahnya terlalu pelan, itu tidak akan berdampak posotif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara kita menargetkan angka 6,5-7 persen pertumbuhannya. Jadi ini yang akan kita genjot ke depannya,” tandasnya.

Selain itu diharapkan, dengan pergantian kepala SKPD dalam waktu dekat ini dapat menggenjot penyerapan anggaran. Pasalnya, cepatnya penyerapan anggaran dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. “Mudah-mudahan dengan panitia seleksi (pansel) yang sudah terbentuk sekarang, kita bisa bekerja cepat untuk mengisi pos-pos yang penting. Agar bisa menghadirkan penyerapan yang lebih efektif kedepan,” harapnya.

Sebelumnya, hingga akhir semester I 2018 (Januari-Juni), penyerapan APBD DKI baru mencapai 24,4 persen, atau senilai Rp17,3 triliun dari total anggaran Rp71,1 triliun. Penyerapan ini dinilai lebih rendah dibandingkan realisasi penyerapan anggaran periode yang sama di 2017 sebesar 25,3 persen atau Rp 16,1 triliun dari total APBD DKI 2017 sebesar Rp 63,61 triliun.

Berdasarkan data publik.bapedadki.net, dari belanja langsung APBD 2018 sebesar Rp40,17 triliun, baru terserap Rp6,98 triliun atau 17,39 persen. Sedangkan belanja tidak langsung yang dialokasikan Rp30,99 triliun baru terserap Rp10,41 triliun atau 33,59 persen.

Dari alokasi anggaran langsung, yang paling sedikit penyerapannya adalah anggaran modal. Dari alokasi Rp16,99 triliun, baru terserap Rp1 triliun. Padahal anggaran modal ini digunakan untuk program pembangunan infrastruktur.