Pemkab Bogor Masih Kekurangan Guru
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat masih kekurangan 11.068 sekolah dasar (SD) dan 14.000 guru menengah pertama (SMP).
“Itu tentunya dengan adanya permasalahan tersebut dapat menurunkan kualitas pendidikan siswa-siswi,” kata Sekretaris Daerah pada Pemkab Bogor, Adang Suptandar di Cibinong, Minggu.
Menurut dia dalam permasalahan ini dikarenakan setiap tahun terdapat 300 orang aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus guru harus pensiun.
Dan beberapa tahun ke belakang hingga saat ini tidak ada pengangkatan guru berstatus ASN. Tetapi hanya dibantu oleh honorer.
Namun hal tersebut akan berbanding terbalik bilamana ada pengangkatan honorer ke ASN. Pasalnya dengan adanya minat tumbuh kembang anak untuk bersekolah, saat ini sudah tinggi.
Dan hal itu juga berpengaruh kepada perkembangan guru, dimana harus mampu menyampaikan program atau kurikulum yang dinamis.
“Bila harus ada pengangkatan honorer maka anggaran yang ada tidak mencukupi, dan tentunya akan menjadi sulit,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) terus melakukan komunikasi maupun koordinasi agar pemerintah pusat untuk mencabut moratorium.
“Moratorium itu terkait pengangkatan guru honorer menjadi ASN dari pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan menyebut, jumlah pegawai daerahnya mencapai 17.414 orang dengan rasio mencapai 1:288 orang penduduk sekitar 5,4 juta.
Dengan perbandingan itu jauh di bawah rasio rata-rata nasional yang mencapai 1,9 persen atau 1:52 orang. Dadang mengatakan, kebutuhan ASN tak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga tenaga kesehatan. (Ant)