Leonardy: Perlu Upaya Intens Memperbesar Dana Transfer ke Sumbar
Redaktur: ME. Bijo Dirajo
PADANG — Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy menyebutkan, untuk mensukseskan 10 program prioritas yang ada di Sumatera Barat, perlu adanya komunikasi yang intens ke Pemerintah Pusat serta memanfaatkan potensi daerah.
Disebutkan, saat ini APBD hanya Rp6,6 triliun, ditambah dengan pemindahan wewenang SMA/SMK ke provinsi akan menambah berat beban Sumbar.
“Dengan kondisi itu belanja non fisik saja sudah mencapai Rp4,026 triliun. Lalu untuk tahun 2019, direncanakan belanja langsung Rp4,626 triliun, usulan SKPD Rp3,1 triliun. Dari musrenbang ada usulan baru Rp1,7 triliun. Ini berarti dibutuhkan anggaran Rp9,4 triliun untuk 2019,” ucapnya saat bersilaturahmi ke Bapedda Sumbar, Senin (7/4/2018).
Ia menilai saat ini APBD Sumbar Rp6,6 triliun. Jumlah ini itu kini telah terpakai untuk non fisik Rp4,026 triliun. Artinya hanya Rp2,57 triliun yang digunakan untuk pembangunan fisik.
“Itu pun diperebutkan berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar,” sebutnya.
Untuk itu dia menegaskan, perlu upaya-upaya yang lebih intens untuk memperbesar dana transfer ke daerah. Peningkatan perlu dilakukan agar berbagai proyek dengan dukungan DAK dapat diselesaikan lebih cepat.
“Dari rapat tentang DAK ini di kantor gubenur akhir Desember lalu didapatkan kenyataan kebutuhan Rp160 miliar dibantu Rp15 miliar. Sepertinya perlu memperjuangkannya lebih intens lagi. Daerah pun hendaknya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memperkuatnya,” jelasnya.
Selain mengupayakan dana dari pusat, Leo mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan bagi laba dari penyertaan modal daerah dan dari BUMD perlu diupayakan.
Dia pun tegas menyatakan BUMD seperti Grafika dan Balairung yang tidak mampu memberikan bagi laba buat peningkatan PAD mungkin ada baiknya pengkajian serius. Upaya pengembalian Balairung sebagai kantor perwakilan patut dipertimbangkan dengan syarat ketat demi mendatangkan pemasukan lebih tinggi terhadap PAD Sumbar.
“Jangan sesekali berfikir untuk menjual Hotel Balairung itu. Tempatkan para profesional yang berdedikasi, mau berbuat bagi Sumbar untuk mengurusnya,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri mengatakan melihat kondisi yang demikian Pemprov Sumbar membutuhkan dorongan dari DPD untuk memperjuangkan kekurangannya agar APBD Sumbar, supaya meningkat signifikan.
“Dana alokasi khusus buat Sumbar perlu diperjuangkan peningkatannya,” ujarnya.