Negara Berutang, karena Membangun Butuh Modal

JAKARTA – Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Wahyu Widodo, mengatakan, hingga Februari 2018 total utang pemerintah sebesar Rp4.034 triliun. Namun, utang tidak sepenuhhnya digunakan untuk kebutuhan belanja infrastruktur.

“Apa benar utang kita untuk membiayai infrastruktur? Ini menjadi ramau. Kalau dikatakan 100 persen untuk infrastruktur, tentu tidak. Jadi, harus dipahami filosofi dan strukturnya dengan benar,” ungkap Wahyu, dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Utang Jokowi”,  di  DPP Taruna Merah Putih, Jakarta, Kamis (12/4/2018) sore.

Menurutnya, ketika pemerintah menghadapi masalah yang sifatnya membutuhkan penjelasan, bisa berpijak pada data-data dan fakta. Melihat utang itu dalam perdebatan apa pun harus pada posisi proporsional. Dalam arti, ada data dan fakta. Jika kemudian masih ada masalah, itu adalah tantangan yang harus dihadapi.

Disampaikan dia, bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengejar ketertinggalan infrastruktur. Jika infrastruktur tersebut tidak segera dibangun, maka akan semakin tertinggal, dan tentu pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa maksimal.

Pemerintah, lanjut dia,  meminta kepada masyarakat agar dapat dengan bijak melihat masalah. “Utang tidak bisa dilihat hanya sebagian. Kalau sebagian-sebagian nanti timbulkan perdebatan. Kita harus melihatnya dari dua sisi,” kata Wahyu.

Menurutnya, utang pada hakikatnya dipergunakan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggaran akibat belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan. Defisit ini adalah kebijakan antara pemerintah mau bersifat konstraktif atau ekspansif dalam melakukan pembangunan.

Dalam membangun itu, tentu pemerintah butuh modal, di mana dalam  struktur negara ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nah, karena kita ekspansif, kemudian belanja kita lebih besar daripada pendapatan, maka neracanya defisit. Kemudian ini ditutup dengan utang,” jelas Wahyu.

Utang zaman pemerintahan SBY yang berakhir pada 2014, sebesar Rp209,7 miliar. Komposisi utang zaman SBY ini lebih kecil dibandingkan pemerintahan Jokowi dalam kurun waktu tiga tahun ini.

Namun, kata Wahyu, pihaknya tidak bisa langsung menerima informasi itu tanpa melihat dari mana sumber dan strukturnya. “Ini pilihan kebijakan, kita mau utang atau tidak? Kenapa berutang untuk kepentingan membangun,” imbuhnya.

Tapi, tambah dia, ada hakikat lain, yakni biasanya utang menjadi bagian hubungan antarnegara-negara. Misalnya, negara maju yang memiliki uang banyak. Kalau dananya tidak digunakan dapat diibaratkan punya uang banyak tapi disimpan di bawah bantal.

Maka, uang itu harus digunakan untuk hal produktif seperti investasi, bisa dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau membangun sektor riil. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia, kata dia, kekurangan dana. Maka utang itu kebijakan.

“Apakah kita mau utang atau tidak? Kalau kita tidak berutang, tidak masalah, akan seperti ini saja. Cuma kan makin tertinggal,” tukas Wahyu.

Menurutnya, pembangunan negara berkembang itu tidak bisa ditunda. Sayangnya, pemerintah juga tidak mempunyai simpanan domestik yang cukup. Salah satu sumber untuk membangun itu investasi didanai  tabungan masyarakat yang dari perbankan.

Namun, menurut dia, itu proses investasi yang hasilnya jangka panjang. “Kita ini perlu dana segera, solusinya dengan utang,” pungkasnya.