INDEF: Kemandirian Pangan Indonesia Kalah dari Thailand

JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economic (INDEF), Eko Listiyanto menyebutkan, julukan sebagai negara agraris cukup lama disematkan kepada Indonesia, tapi faktanya berbagai kebutuhan pangan masih impor.

“Kemandirian pangan Indonesia kalah jauh dibandingkan Thailand. Lahan pertanian Thailand kecil, tapi negara ini mampu menjadi eksportir beras nomor dua di dunia,” kata Eko pada diskusi bertajuk “Rente Ekonomi Impor Pangan” di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Berdasarkan data World Stock Export, tambah dia, dari 15 negara eksportir pangan, Thailand berada di peringkat ke dua, di bawah Vietnam. Tercatat sekitar 22 persen penerimaan negara berasal dari penjualan beras di luar negeri.

Menurutnya, ekspor Thailand terhadap Gross Domestic Product (GDP) lebih tinggi. Ini tergambar dari total penjualan ke luar negeri relatif stabil.

“Kita ini kalah bukan hanya main bola, tapi juga pangan. Padahal penduduk Thailand itu cuma 68 juta. Sedangkan Indonesia 260 juta jiwa,” ungkap Eko.

Lebih lanjut diungkapkan, kalau melihat luas area pertanian jauh lebih kecil luas tanam negara Thailand dibandingkan dengan Indonesia. Hanya saja pemerintah setempat sangat fokus mengembangkan sektor pertanian. Sehingga tak heran kalau negara Gajah Putih ini menjadi eksportir beras kedua di dunia.

Menurut Eko, Indonesia memang masih menjadi negara impor beras, meskipun volumenya tidak besar.

“Ya biar jumlah impor kecil, Indonesia masuk 10 besar konsumen importir besar di dunia,” tukasnya.

Hal ini dikatakan Eko, merupakan gambaran yakni sektor pertanian Indonesia belum tertata dengan benar. Sehingga relatif dalam kepemimpinan atau pemerintahan manapun, sektor pertanian tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Acap kali menurutnya, pemerintah justru melakukan kebijakan impor pangat disaat yang tidak tepat atau eksekusi yang lambat, contohnya, impor beras.

Kebijakan impor beras ini tidak efektif menjaga stabilitas harga, karena timing impor yang terlambat.

“Ketika harga sudah melambung, baru dilakukan keputusan untuk impor. Pada 2017, impor beras dilakukan November 2017, padahal seharusnya bulan Juli,” ujarnya.

Meningkatnya konsumsi perkapita beras di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, menurut Eko, salah satunya disebabkan oleh upaya diverisifikasi pangan di Indonesia yang berjalan lamban.

Untuk mencapai kemandirian pangan, Eko mengimbau pemerintah perlu mengantisipasi dengan strategi kebijakan yang memadai. Yaitu, instrumen pasar dijaga efektif agar mampu mempengaruhi dominan kepemilikan pasokan dan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat. Artinya diperlukan cadangan beras pemerintah yang memadai.

“Karena sudah banyak bukti, negara yang sungguh-sungguh membangun kemandirian pangan lebih mampu mengendalikan inflansi dan stabilitas mata uang,” ujar Eko.