DPRD Kalsel Temui Kementerian ESDM Terkait BBM

BANJARMASIN – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan, menemui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta, untuk membicarakan masalah bahan bakar minyak (BBM).

“Kita perlu membicarakan masalah BBM dengan Kementerian ESDM,” kata anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertambangan dan energi, Fikri sebelum bertemu dengan kementerian tersebut, Kamis (5/4/2018).

Menurutnya, penyediaan dan penyaluran BBM dari beberapa jenis tertentu masih bermasalah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

Sebagai contoh, premium bersubsidi terkadang kosong pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal jenis BBM tersebut merupakan kebutuhan rakyat banyak.

Kekosongan juga sering terjadi pada BBM jenis solar bersubsidi, pasokan ke SPBU sejak beberapa bulan lalu sampai saat ini kurang normal, sehingga sering terjadi antrian panjang mobil truk atau angkutan pengguna jenis BBM tersebut.

Begitu pula mengenai harga BBM jenis tertentu, lanjutnya, juga mengalami kenaikan, sehingga membuat masyarakat resah.

“Misalnya BBM jenis pertalite sekitar empat bulan terakhir terjadi kenaikan tanpa pemberitahuan lebih dulu, per liter dari Rp7.600 menjadi Rp7.800, dan kini Rp8.000,” kata Fikri.

Pasokan dan penyaluran BBM yang kurang normal, serta kenaikan harga secara diam-diam menuai protes dalam bentuk aksi unjuk rasa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke DPRD Kalsel, 3 Apri 2018.

Pengunjukrasa yang merupakan elemen mahasiswa di “kota seribu sungai” Banjarmasin itu menuntut pemerintah, agar mencabut kenaikan harga BBM, karena bisa berdampak naiknya ongkos angkutan dan beberapa barang kebutuhan pokok masyarakat. (Ant)