Transisi Brexit, Inggris Perbarui Perjanjian Perbatasan Irlandia

BRUSSELS – Inggris menyetujui kesepakatan yang berpotensi tidak menguntungkan demi menghindari perbatasan keras dengan Irlandia Utara. Persetujuan diberikan agar mendapatkan kesepakatan Uni Eropa, bahwa Inggris akan mempertahankan sebagian besar keuntungan Uni Eropa selama hampir dua tahun setelah Brexit.

Setelah di akhir pekan lalu melakukan pembicaraan intensif, kedua belah pihak mengeluarkan sebuah rancangan baru yang tertuang dalam 129 halaman penuh dengan stabilo hijau yang disebut-sebut menunjukkan kesepakatan akhir mengenai bidang hukum yang luas.

Juru runding utama Uni Eropa Michel Barnier bersama Sekretaris Brexit David Davis mengatakan, tidak ada yang mengikat secara hukum sampai seluruh perjanjian disahkan yakni sebelum Brexit setahun dari sekarang. Namun, Dia menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen menentukan untuk upaya mencegah Inggris tersingkir tanpa kesepakatan.

“Langkah yang menentukan tetaplah sebuah langkah. Kita tidak berada di ujung jalan dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk di Irlandia dan Irlandia Utara,” tandas Barnier mengingatkan.

May telah menyebut kesepakatan yang tidak dapat diterima, yang dapat memutus hubungan Irlandia Utara dari negara-negara lain di Inggris adalah dengan membiarkan provinsi yang diperintah Inggris tersebut, tunduk pada peraturan Uni Eropa setelah Brexit.

Jika hal tersebut terjadi, meski hanya bersifat timbal balik maka tidak ada solusi lain yang bisa ditemukan. Kondisi tersebut kemungkinan akan tidak disukai oleh London dan anggota serikat buruh pro-Inggris di provinsi tersebut.

Davis mengatakan bahwa kesepakatan transisi dan persetujuan mengenai hak warga negara ekspatriat akan memberikan kepastian yang cukup besar bagi individu dan perusahaan yang terkena dampak Brexit pada 29 Maret 2019.